Komite Thailand Setujui Proyek Jalur KA Cepat Hubungkan Tiga Bandara

KA cepat (Keleido)

Bangkok, MINA – Komite Tingkat Tinggi Thailand yang dipimpin langsung Perdana Menteri Chan-O-Cha menyetujui proyek jalur kereta api berkecepatan tinggi senilai 200 miliar baht (6,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp87,5 triliun) yang menghubungkan tiga bandara utama di Thailand. Bangkok Post melaporkan, Senin (26/2/2018).

Komite Eastern Economic Corridor (EEC) telah menyetujui proyek sepanjang 260 km tersebut, yang akan menghubungkan bandara Suvarnabhumi, Don Mueang dan U-Tapao.

“Sekarang tinggal memerlukan persetujuan anggaran infrastruktur dari Kabinet Thailand,” pernyataan komite.

Jalur kereta api akan meliputi rel sepanjang 21 km dari stasiun Phaya Thailand Bangkok ke bandara Don Muang, jalur 29 km dari bandara Phaya Thai ke Suvarnabhumi dan jalur 170 km yang menghubungkan bandara Suvarnabhumi dan U-Tapao.

Dengan kecepatan hingga 250 km/jam, penumpang akan menempuh hanya sekitar 45 menit untuk melakukan perjalanan dari Bangkok ke bandara U-Tapao.

Menurut laporan tersebut, tarif awal direncanakan sekitar 270 baht (sekitar Rp117 ribu) dari stasiun Makkasan Bangkok ke Pattaya, dan 330 baht (sekitar Rp143 ribu) dari Makkasan ke bandara U-Tapao.

Menteri Perindustrian Uttama Savanayana, mengatakan, dalam 50 tahun pertama, sektor swasta akan diizinkan menjalankan proyek dengan nilai ekonomi 400 miliar baht.

Proyek kereta api berkecepatan tinggi ke bandara merupakan bagian dari skema yang lebih luas untuk membantu meningkatkan infrastruktur di Thailand.

Pada 8 Februari, parlemen Thailand menyetujui undang-undang yang diarahkan untuk menarik lebih banyak investasi dalam proyek senilai 45 miliar dolar AS yang ambisius di EEC, yang terletak di timur negara tersebut.

RUU EEC merupakan bagian dari serangkaian langkah untuk memacu investasi dalam ekonomi Thailand, saat pemerintah memproyeksikan petumbuhan 4,2 persen tahun 2018.

Undang-undang baru tersebut memberikan keringanan pajak bagi investor dalam proyek EEC, sebuah kebijakan pemerintah militer untuk mendorong pertumbuhan dan menargetkan investasi ke industri hi-tech.

Hal ini juga memungkinkan investor untuk menyewa tanah hingga 99 tahun. (T/hkm/RS2/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)