KOMITE REKONSILIASI PALESTINA SEPAKAT PERTAHANKAN KEBEBASAN POLITIK

Gaza. (Arsip Alray Media Agency/AlRay.ps)" src="http://mirajnews.org/wp-content/uploads/2014/05/gza-rekonsiliasi.jpg" alt="" width="450" height="250" border="0" /> Pertemuan Komite Kebebasan Publik sebelumnya di Jalur Gaza. (Arsip Alray Media Agency/AlRay.ps)

Gaza City, 2 Rajab 1435/ 1 Mei 2014 (MINA) – “Komite Membangun Kepercayaan dan Kebebasan Publik”, salah satu dari lima komite rekonsiliasi Palestina, mengadakan pertemuan pertama di Jalur Gaza untuk menyepakati mekanisme mempertahankan kebebasan politik di Gaza dan Tepi Barat.

Komite yang dibentuk pejabat dari semua gerakan politik itu menekankan perlunya memberikan kebebasan politik sebagai syarat utama untuk mencapai pakta kesatuan, Alray Media Agency melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis.

Pertemuan komite tersebut menyerukan kepada kepemimpinan di Gaza City dan Ramallah untuk menghentikan penangkapan berlatar belakang politik, dan menuntut pembebasan semua tahanan yang telah dikeluarkan putusan bebas oleh pengadilan Tepi Barat.

Khalil Abu-Shamala, Direktur Lembaga Hak Asasi Manusia dan Tahanan Palestina Addameer, juga menuntut agar segera fasilitasi distribusi surat kabar di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tanpa penundaan atau hambatan.

Dia menunjukkan bahwa Komite hampir menemukan solusi untuk banyak poin yang masih harus diselesaikan pemerintah interim yang sepakat dibentuk.

Pemerintah, yang akan dibentuk Presiden Palestina Mamoud Abbas dalam lima pekan setelah kesepakatan rekonsiliasi, diharapkan dapat memikul tugas-tugas tertentu yang membantu pelaksanaan pakta persatuan, dan membuka jalan untuk pemilihan umum yang akan diadakan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pembentukannya.

Abu-Shamala juga menegaskan, pemerintah harus bekerja untuk mengakhiri pembatasan gerakan, yang merupakan murni hak asasi manusia.

Gerakan terbesar Palestina Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan pakta kesatuan pada 23 April 2014 untuk mengakhiri hampir tujuh tahun perpecahan.

Kesepakatan yang diberinama “Deklarasi Shati” itu diumumkan segera setelah delegasi perwakilan PLO tiba di Gaza, pada 22 April 2014, dengan tujuan rekonsiliasi dengan Hamas setelah negosiasi dengan ‘Israel’ mencapai kebuntuan.

Perjanjian-perjanjian sebelumnya antara dua gerakan tersendat karena beberapa rincian dalam masalah rekonsiliasi (restrukturisasi PLO, pemilu, pemerintah, rekonsiliasi sosial, kebebasan) terus diperdebatkan.

Namun, langkah baru-baru ini meyakinkan pada langkah-langkah pelaksanannya.

Strategi Nasional Berdasarkan Faktor-Faktor Umum

Khalid Misy’al, Ketua Biro Politik Hamas, telah menyerukan pembentukan strategi nasional Palestina baru berdasarkan faktor-faktor umum.

“Semua gerakan Palestina harus setuju pada faktor-faktor umum yang akan melestarikan konstanta nasional dan mengubur perpecahan dan untuk semua,” kata Misy’al sebagaimana dikutip Palestine Information Center (PIC).

Dia mengatakan, strategi tersebut adalah suatu keharusan setelah kegagalan negosiasi, kerasnya Israel, dan ketidakpedulian Amerika Serikat.

“Jalan kami adalah perlawanan untuk membebaskan negeri kami, membebaskan tahanan kami, memulihkan tempat-tempat suci kami, dan kembalinya para pengungsi ke tanah air mereka,” pemimpin Hamas menekankan.

Misy’al menyerukan membangun semangat baru yang muncul dalam Deklarasi Shati serta menyelesaikan jalan rekonsiliasi sampai akhir dan bersatu dalam konfrontasi dengan pendudukan.(T/P02/IR)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)