KTT OKI dan Hutang Sejarah Indonesia terhadap Palestina

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj Islamic News Agency)

Begitu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI secara de facto pada 17 Agustus 1945, maka secara de jure sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memerlukan pengakuan dari negara-negara lain.

Pada persyaratan de jure ini, bangsa Indonesia patut berterima kasih terhadap Palestina. Sebab Palestina sebagai sebuah bangsa, di samping Mesir yang paling awal memberikan pengakuan terhadap Negara Indonesia.

Menurut M.Zein Hassan dalam Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, menyatakan peran serta, opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, pada saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap.

Dukungan Palestina diwakili oleh Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Al-Husaini sedang berada di pengasingan Jerman sejak awal Perang Dunia Kedua.

Saat itu, pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ‘ucapan selamat’ Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini kepada Alam Islami, atas kemerdekaan Indonesia. Berita yang disiarkan radio tersebut dua hari berturut-turut tersebut juga dimuat pada harian Al-Ahram Mesir.

Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini dalam kapasitasnya sebagai Mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi “Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia ” dan memberikan dukungan penuh.

Lalu, tersebutlah seorang warga Palestina, pengusaha terkemuka saat itu, yang sangat bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, bernama Muhammad Ali Taher. Dia secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata, “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia,” katanya.

Setelah seruan dari Mufti Palestina itu, maka negara berdaulat yang berani mengakui kedaulatan RI pertama kali adalah Negara Mesir 1949.

Pengakuan resmi Mesir itu kemudian disusul oleh negara-negara Timur Tengah lainnya, yang menjadi menjadi modal besar bagi Negara Indonesia untuk secara sah diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat secara penuh.

Setelah itu, dukungan dunia Arab terhadap kemerdekaan Indonesia menjadi sangat kuat. Para pembesar Mesir, Arab dan Islam membentuk ‘Panitia Pembela Indonesia’. Para pemimpin negara dan perwakilannya di lembaga internasional PBB dan Liga Arab sangat gigih mendorong diangkatnya isu Indonesia dalam pembahasan di dalam sidang lembaga tersebut.

Di jalan-jalan terjadi demonstrasi-demonstrasi dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah. Ketika terjadi serangan Inggris atas Surabaya 10 Nopember 1945 yang menewaskan ribuan penduduk Surabaya, demonstrasi anti Belanda-Inggris merebak di Timur-Tengah khususnya Mesir.

Shalat ghaib dilakukan oleh masyarakat di lapangan-lapangan dan masjid-masjid di Timur Tengah untuk mendoakan para syuhada yang gugur dalam pertempuran yang sangat dahsyat itu.

Yang mencolok dari gerakan massa internasional adalah ketika momentum Pasca Agresi Militer Belanda ke-1, 21 Juli 1947. Saat kapal “Volendam” milik Belanda pengangkut serdadu dan senjata telah sampai di Port Said.

Ribuan penduduk dan buruh pelabuhan Mesir yang dimotori gerakan Ikhwanul Muslimin, berkumpul di pelabuhan itu. Mereka menggunakan puluhan motor-boat dengan bendera merah-putih sebagai  tanda solidaritas, berkeliaran di permukaan air guna mengejar dan menghalau blokade terhadap motor-motor boat perusahaan asing yang ingin menyuplai air dan makanan untuk Kapal “Volendam” milik Belanda yang berupaya melewati Terusan Suez, sehingga terpaksa kembali ke pelabuhan.

Kemudian motor boat besar pengangkut logistik untuk “Volendam” bergerak dengan dijaga oleh 20 orang polisi bersenjata beserta Mr. Blackfield, Konsul Honorer Belanda asal Inggris, dan Direktur perusahaan pengurus kapal Belanda di pelabuhan. Namun hal itu tidak menyurutkan perlawanan para buruh Mesir.

Saat itu, wartawan ‘Al-Balagh’ pada 10/8/1947 melaporkan: “Motor-motor boat yang penuh buruh Mesir itu mengejar motor-boat besar terebut dan sebagian mereka dapat naik ke atas deknya. Mereka menyerang kamar stirman, menarik keluar petugas-petugasnya, dan membelokkan motor-boat besar itu kejuruan lain.”

Sebelumnya, Majalah TIME edisi 25/1/1946 dengan nada minornya menakut-nakuti Barat dengan kebangkitan Nasionalisme-Islam di Asia dan Dunia Arab. “Kebangkitan Islam di negeri Muslim terbesar di dunia seperti di Indonesia akan menginspirasikan negeri-negeri Islam lainnya untuk membebaskan diri dari Eropa.”

Hutang Sejarah

Presiden Indonesia Joko Widodo pada Pembukaan Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, Rabu, 22 April 2015 tahun lalu, menyampaikan pidato resmi yang menggugah dunia, khususnya negara-negara di kawasan Asia Afrika, untuk mendukung Negara Palestina merdeka dan berdaulat penuh.

“Masih adanya ketidakadilan, kesenjangan dan kekerasan global dunia saat ini, kemandirian bangsa-bangsa Asia-Afrika serta perlunya kepemimpinan global yang kolektif, perlunya reformasi PBB yang lebih menjamin terciptanya perdamaian dunia,” ujar Jokowi waktu itu.

Ia juga menekankan perlunya solidaritas, saling membantu dan kerjasama antar kawasan Asia dan Afrika, penghargaan dunia atas hak-hak asasi manusia, menyelesaikan berbagai pertikaian baik di dalam negeri maupun antar negara secara damai. Serta memprakarsai pertemuan informal negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mencari penyelesaian berbagai konflik yang kini melanda dunia Islam.

Sehari sebelumnya, saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Jakarta pada Selasa, 21 April 2015 dalam rangkaian peringatan KAA ke-60, Presiden Jokowi juga mengajukan keinginan membuka Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah.

“Kita minta persetujuan untuk pembukaan konsul kehormatan Indonesia di Ramalah, dan Perdana Menteri menyampaikan dukungan. Itu akan mempermudah,” ujar Jokowi waktu itu.

Jokowi juga mengatakan bahwa negara Palestina masih dalam penjajahan. Oleh karenanya, penjajahan di Palestina harus diakhiri.

“Saya sampaikan ke Perdana Menteri bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan, masih dalam posisi dijajah dan saatnya sekarang harus diakhiri,” kata Jokowi.

Presiden  Jokowi menambahkan, akan ada pertemuan tindak lanjut untuk Palestina sebagai langkah konkret. Pendirian kantor konsulat di Palestina tentu juga merupakan salah satu bentuk dukungan nyata atas kemerdekaan negara Palestina.

Selain pembukaan kantor konsulat di Ramallah, kerja sama perdagangan antara kedua negara juga akan ditingkatkan. Palestina, kata Jokowi, juga mengusulkan adanya pembebasan pajak untuk barang-barang yang berasal dari Palestina.

“Ini masih dalam kajian. Kalau bisa diberikan insentif pajak akan diberikan,” katanya.

PM Palestina Rami Hamdallah menyebut Presiden Jokowi sebagai sahabat bangsa Palestina.

“Presiden Jokowi adalah sahabat bangsa Palestina. Kami sangat tersanjung dengan dukungan presiden Jokowi yang sejak kampanye telah menyatakan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina,” katanya.

Presiden Jokowi  dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna MPR-RI, Jumat 14 Agustus 2015 lalu menyatakan kembali dukungannya teradap kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman, serta  menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.

Jokowi juga mengatakan, Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global.

“Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” katanya.

Lebih jauh lagi pada 16 Februari 2016 lalu, Presiden Jokowi juga menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina langsung di hadapan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan para pemimpin negara-negara ASEAN pada acara makan malam (working dinner) dalam rangkaian acara KTT ASEAN-AS di Sunnyland, California, Amerika Serikat.

“Salah satu wujud konkret kontribusi Indonesia (dalam mendukung kemerdekaan Palestina) adalah dengan kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) pada 6-7 Maret 2016,” ujar Jokowi.

Jokowi juga berharap negara-negara ASEAN dan AS turut memberi kontribusi bagi perdamaian di Palestina. “Saya ingin mendorong agar ASEAN dan AS terus dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah Palestina,” imbuhnya.

Menurut pandangan Dr Muhammad Luthfi,MA, pemerhati Timur Tengah, Ketua Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana UI mengatakan, dengan adanya KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, menunjukkan posisi penting Indonesia bagi dunia Islam.

“Indonesia memiliki posisi sangat penting dalam KTT OKI yang membahas Palestina, di tengah situasi konflik Timur Tengah saat ini,” ujar Luthfi dalam talk show Dialog Pagi TVRI Sabtu pagi (5/3/2016).

Inilah ‘hutang sejarah’ yang coba bangsa Indonesia bayar melalui berbagai upaya. Seperti dikatakan Presiden Jokowi sendiri, yang menyebutkan, “Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina”.

Janji dan tekad itu, kini tengah dibicarakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI yang membahas  masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, 6-7 Maret 2016 ini, di Jakarta.

Ini tentu menjadi catatan sejarah besar dari bangsa besar Indonesia untuk cita-cita besar kemerdekaan bangsa Palestina dan bebasnya Masjid Al-Aqsha Syarif. (P4/P2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)