Langkah Pem. Afrika Selatan Keluar ICC Ditentang Oposisi

Pretoria, Afrika Selatan, 5 Rabi’ul Awwal 1438/5 Desember 2016 (MINA) – Langkah Pemerintah Afrika Selatan yang ingin keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah ditentang oleh oposisi Aliansi Demokratik dengan membawa kasus itu ke pengadilan.

Pengadilan Tinggi di Pretoria memulai sidang pada Senin (5/12) untuk menentukan konstitusionalitas langkah pemerintah untuk menarik diri dari ICC yang berbasis di Den Haag, Negeri Belanda itu.

ICC adalah pengadilan internasional yang dibentuk untuk mengadili individu yang melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Pada bulan Juni 2015, Afrika Selatan menolak menangkap Presiden Sudan Omar Al-Bashir saat datang ke negara itu.

Presiden Bashir menjadi target ICC karena tuduhan kejahatan perangnya di Provinsi Darfur, Sudan Barat. Namun, Bashir telah membantah tuduhan itu.

Wartawan Al Jazeera Tania Page melaporkan dari Pretoria yang dikutip MINA, oposisi mengklaim bahwa langkah menarik diri dari ICC adalah ilegal.

“Pada dasarnya, Aliansi Demokratik, dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan hukum ini, mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk menarik diri dari ICC dan Statuta Roma adalah inkonstitusional,” lapor Page.

Page mengatakan, langkah itu bertentangan dengan peran tradisional Afrika Selatan sebagai pembela hak asasi manusia.

“Jika rencana pemerintah (Afrika Selatan) ditolak pengadilan maka negara itu akan tetap  di ICC,” tambahnya.

Sebuah putusan dijadwalkan akan dibuat setelah dengar pendapat pada Senin dan Selasa, 5 dan 6 Desember.

ICC adalah pengadilan internasional yang telah beranggotakan 124 negara, menurut Statuta Roma.

Pengadilan dunia ini dirasakan oleh politisi Afrika dan beberapa ahli telah bersikap bias terhadap Afrika, karena sebagian besar dari penyelidikan, dakwaan dan keyakinan, menentang negara-negara Afrika.

Burundi baru-baru ini juga menyatakan bermaksud menarik diri dari ICC. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)