Lawan ISIS, Duterte Janjikan Pemerintahan Sendiri untuk Muslim Filipina

Foto: The Sun

Manila, MINA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin (17/7) menawarkan pemerintahan sendiri (self-rule) kepada Muslim Filipina dalam upaya untuk mengalahkan kelompok militan yang merebut kota selatan.

Duterte berharap janji otonomi tersebut akan meyakinkan Muslim Filipina agar menolak Daesh (ISIS), yang pengikutnya masih mengendalikan bagian dari Kota Marawi setelah hampir dua bulan pertempuran yang menyebabkan lebih dari 500 orang tewas.

Pemimpin berjuluk ‘The Punisher’ itu bersumpah akan mengawasi Rancangan Undang-undang (RUU) ‘Bangsamoro Basic Law’ melalui Kongres yang ditulis dan diserahkan kepadanya Senin, The Sun melaporkan yang dikutip MINA.

RUU itu ditulis oleh pejabat pemerintah dan kelompok gerilyawan Muslim terbesar di negara itu, Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

“Momen ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam usaha kita untuk mengakhiri kebencian, ketidakpercayaan, dan ketidakadilan yang menelan korban dan ketidakadilan yang merugikan kehidupan jutaan orang Filipina,” ujar Duterte dalam sebuah pidato di hadapan para pemimpin MILF dan pejabat pemerintah.

Kedua belah pihak mengatakan langkah itu memberikan minoritas Muslim dan Katolik yang mayoritas pilihan yang lebih baik untuk meninggalkan iming-iming ekstremisme kekerasan.

“Orang-orang yang sesat (ekstremis) ini telah mengisi kekosongan yang disebabkan oleh kegagalan kami untuk memberlakukan undang-undang dasar tersebut, dan memengaruhi orang-orang kami yang frustasi,” kata Ketua MILF, Murad Ebrahim, dalam kesempatan yang sama, merujuk pada orang-orang bersenjata Marawi.

Muslim sejak tahun 1970-an telah melancarkan pemberontakan yang menewaskan lebih dari 100.000 orang di wilayah Mindanao yang mencakup Kota Marawi.

MILF menandatangani sebuah perjanjian damai dengan pendahulu Duterte, Benigno Aquino, pada tahun 2014, namun Kongres menolak untuk meloloskan undang-undang pemerintahan sendiri yang menjadi ketentuan utama dari kesepakatan tersebut.

Faksi-faksi pemberontak kecil mulai berjanji setia kepada ISIS segera setelah penolakan itu. Serangan Marawi pada 23 Mei merupakan aksi besar pertama mereka, memaksa Duterte untuk memberlakukan undang-undang darurat militer di seluruh Mindanao.

Pemimpin juru runding pemerintah, Irene Santiago, mengatakan bahwa Manila berharap pembahasan RUU tersebut rampung dalam setahun.

“12 bulan ke depan penuh dengan peluang tapi juga penuh dengan bahaya. Bahaya itu menatap wajah kita: yakni kekerasan ekstremisme, sumber krisis di Marawi,” Santiago menambahkan.

Daerah Otonomi Muslim di Mindanao telah berlaku di bagian-bagian selatan sejak setelah sebuah faksi yang bersaing, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), menandatangani perdamaian dengan Manila pada tahun 1996.

Namun langkah itu gagal mengakhiri kekerasan dan pemberontakan.

Santiago mengatakan bahwa MILF dan MNLF membantu menyusun rancangan undang-undang pemerintahan sendiri yang memberi optimisme kepada seluruh pihak mengenai peralihan tersebut. (T/R11/P2)