Lombok Harapkan Pembangunan Hunian Sementara Diutamakan

Jakarta, MINA – Bupati Lombok Timur, Drs. H.M. Sukiman Azmy MM, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH DAN Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid S.ag meminta kepada pemerintah pusat untuk mengutamakan pembangunan Hunian sementara (Huntara) terlebih dahulu bagi para warga korban bencana  di Lombok untuk menghadapi musim hujan yang diprediksi sebentar lagi akan datang.

Sampai saat ini para warga Lombok masih tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan oleh para relawan. Para Bupati mengkhawatirkan hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan.

“Jika terjadi hujan akan terjadi genangan-genangan air di sekitar kita sehingga ini akan menimbulkan berbagai penyakit,” jelas Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar saat menghadiri diskusi umum di kantor pusat  Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Jakarta Selatan, Jumat (14/9).

Pembangunan Huntara tersebut juga lebih efisien dan tidak membuntuhkan dana yang terlalu besar sekitar Rp. 15 juta berbeda dengan pembangunan Rumah Sederhana (RISHA) yang dipatok Rp. 50 juta per unitnya.

Pemerintah pusat melalui bebepa lembaga memang sedang focus dengan pembangunan RISHA di Lombok namun para bupati merasa bahwa pembanguan itu membutuhakan waktu yang cukup lama terkait terkendalanya rantai birokrasi dan juga assessment.

“Mengingat pembangunan RISHA yang memerlukan pengkajian dan memakan waktu yang, maka kami berharap pemerintah mau membangun Huntara untuk warga”. Jelas Bupati Lombok Timur Najmul Akhyar kepada MINA.

Rencananya pembangunan RISHA akan diserahkan ke warga sendiri dengan pendampingan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak 400 CPNS yang dibagi dalam 54 team akan diterjunkan ke Lombok untuk memastikan pembangunan rumah tahan gempa tersebut berjalan sesuai target.

Sementara itu, saat ini sudah ada sekitar 25.000 tabungan  diterbitkan kepada warga ke sejumlah daerah di Lombok, namun para bupati masih belum berani mencairkan dana tersebut karena dalam pembangunan RISHA tersebut memerlukan tenaga ahli dalam penentukan lokasi dan pengukuran yang sesuai. Apalagi warga disana masih belum paham tentang aturan-aturan penggunaan dana yang ditakutkan akan terjadi kesalahan.

Hingga saat ini jumlah korban yang meninggal sudah mencapai 563 orang, terbanyak dari Lombok Utara dengan 477 korban dan untuk fasilitas umum  kerusakan paling parah terjadi pada gedung sekolah  yang mencapai  1.194 unit. BNPB dan PUPR telah bekerjasama dengan 49 Kementrian dalam menangani proses rehabilitasi korban gempa di Lombok. (L/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)