Masyarakat Sipil Punya Peranan Penting Selesaikan Konflik Palestina-Israel

Jakarta, MINA – Keberadaan masyarakat sipil memainkan peranan penting dalam perjuangan perdamaian Timur Tengah khususnya dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Masyarakat sipil merupakan kelompok-kelompok di dalam sebuah gerakan sosial yang tidak terikat dalam bentuk organisasi atau keanggotaan, namun lebih diikat oleh jaringan sosial dari para pendukungnya.

Kelompok masyarakat sipil juga mempunyai kemampuan memberikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, masyarakat sipil dinilai istimewa karena nilai strategis yang disandangnya itu.

Hal tersebut dikemukakan dalam pertemuan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Fadli Zon bersama delegasi Aqsa Working Group (AWG) yang dipimpin Ketua Umum AWG Agus Sudarmaji di Fadli Zon Library Jakarta, Jumat (10/7).

Dalam pertemuan itu, Agus Sudarmaji didampingi pengurus AWG Aang Gunawan, Kepala Peliputan Kantor Berita MINA Rana Setiawan dan wartawan MINA Abdullah. Pertemuan tersebut membahas tentang upaya bersama dalam melawan aneksasi Israel dan mewujudkan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.

“Kita berharap untuk (solusi terhadap) isu Palestina ini semua pihak tidak hanya pemerintah, tidak hanya parlemen, termasuk (peranan) civil society (masyarakat sipil),” ujar Fadli yang juga kini selaku Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds itu.

Dia menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah kongkrit yang dilakukan kelompok masyarakat sipil dalam upaya membantu menyelesaikan konflik Palestina-Israel, salah satunya dibangunnya Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menurutnya sangat berarti bagi Palestina.

Fadli juga menyatakan diperlukan terobosan di dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama dengan cara memaksa Israel untuk tunduk pada aturan global dengan cara memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel, antara lain yaitu dengan melakukan isolasi (pengucilan) secara politik, ekonomi, dan sosial ditingkat regional dan global.

“Isu Palestina merupakan concern dan aspirasi dari sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dalam rangka menjalankan amanat konstitusi kita. Palestina adalah termasuk (negara) yang mengakui kemerdekaan kita sejak awal,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, untuk menyikapi dari rencana aneksasi terbaru oleh Israel atas wilayah Palestina, meski kabar terakhir memang terjadi penundaan, DPR RI, dalam hal ini BKSAP, menginisiasi untuk dilakukan joint state.

“Sudah ditandatangani sekitar 242 anggota parlemen, termasuk Amerika, Inggris, negara-negara Timur Tengah, dan beberapa ketua parlemen. Kita berharap ini adalah bagian dari diplomasi parlemen untuk melakukan kampanye penolakan terhadap aneksasi Israel secara lebih global. Di Uni Eropa ini juga sudah berjalan cukup masif. Saya yakin ini mempunyai kontribusi dalam menekan rencana Israel tersebut,” ujar Fadli.

Diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI dalam hal ini BKSAP, sambungnya, telah dilakukan juga di beberapa forum parlemen dunia. Dikatakannya, terkait Palestina, hampir tidak ada perbedaan pandangan, semua elemen masyarakat di Indonesia ingin memperjuangkan nasib rakyat Palestina, termasuk di tingkat parlemen.

“Persoalan dan isu Palestina serta rencana aneksasi Israel ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Aneksasi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun sebenarnya, tepatnya sejak tahun 1948. Dan kemudian juga ada perang 6 hari. Pihak Israel secara bertahap melakukan upaya-upaya aneksasi sehingga luas teritorial Palestina menjadi menyempit,” jelasnya.

Senada dengan Fadli, Ketua Umum AWG Agus Sudarmaji menyatakan, pihaknya berkomitmen menjadi wadah kesatuan Muslimin memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan membebaskan Masjid Al-Aqsha.

“Kami menyerukan semua masyarakat sipil dunia bergerak melawan aneksasi wilayah Palestina dan mendesak untuk menghentikan berbagai kejahatannya,” tegas Agus.

AWG adalah lembaga yang fokus menggalang bantuan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dan upaya pembebasan Masjid Al-Aqsha. AWG yang berkantor pusat di Jakarta, didirikan sebagai tindak lanjut dari Seminar Internasional tentang Al-Aqsa dan Palestina pada 2009 lalu.(L/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)