MENLU : INDONESIA BERPERAN PENTING DALAM PENGERAHAN PASUKAN PERDAMAIAN PBB

Jakarta, 12 Syawwal 1436/28 Jui 2015 (MINA) – Meneri Luar Negeri RI  Retno LP Marsudi mengatakan, tidak dapat dipungkiri, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik tidak hanya menjadi ‘rumah’ dari negara-negara penyumbang personil terbesar pada pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, melainkan juga negara-negara yang berpotensi menjadi kontributor besar untuk pasukan perdamaian PBB.”

Menlu menyatakan waktu membuka The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (27/7), pertemuan ini mengirimkan pesan penting, bahwa negara-negara di kawasan Asia-Pasifik memiliki komitmen kuat untuk berperan serta dan berkontribusi dalam kemitraan global guna memperkuat upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Asisten Sekjen. PBB, Atul Khare, memaparkan, dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia telah meningkatkan kontribusinya dalam pasukan perdamaian PBB sebanyak 1.000 % yakni dari 212 personil tahun 2005 menjadi lebih dari 2.700 personil tahun 2015 ini.

Ia mengungkapkan juga, Indonesia akan mengirim pasukan perdamaian PBB berupa Satuan Tugas Helikopter Angkatan Udara-nya ke Mali tahun ini, untuk membantu menegakkan perdamaian di negara Afrika itu. “PBB sangat menghargai kebijakan Indonesia ini karena PBB kekurang pesawat-pesawat helikopter,” tutur UN Under General Secretary for Field Support itu.

Ia memuji peranan dan kepemimpinan Indoensia dalam pasukan-pasukan perdamaian PBB selama ini.

Menurut data base Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Indonesia sudah mempunyai sejarah panjang dalam keikutsertaannya sebagai pasukan perdamaian PBB, yakni sejak tahun 1956. Pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang diberi nama Pasukan Garuda pernah bertugas di berbagai negara dan berbagai benua seperti Kongo, Sinai, Bosnia. Malahan seorang jendral Indonesia, yakni Mayjen. TNI A. Rais Abin, kelahiran Koto Gadang, Bukittinggi, pernah menjadi Pasukan Perdamaian PBB di Gaza, yang membawahi pasukan-pasukan perdamaian dari berbagai negara.

Presiden Soekarno saat melepas keberangkatan pasukan Garuda I mengatakan, pengiriman pasukan perdamaian Indonesia adalah sebagai amanat konstitusi dan sebagai sikap negara yang cinta damai dan memperjuangkan perdamaian.

Saat itu keberangkatan pasukan Garuda I dari bandar udara Jakarta, dilepas langsung oleh Ibu Negara (First Lady) Fatmawati Soekarno.

 

Kekurangan personel dan peralatan

Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Hasan Kleib, dalam laporannya,  menyampaikan, misi pemeliharaan perdamaian PBB terus menghadapi tantangan berupa kekurangan personel dan peralatan agar dapat mengirimkan pasukan secara cepat dan tepat waktu.

“Untuk itu, pertemuan yang mengangkat tema ‘Complex Peacekeeping Strategies: Enhancing Capabilities and Responses of the UN Peacekeeping Operations’ bertujuan untuk menggalang peningkatan dukungan dan potensi kontribusi pasukan dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB,” ungkap Hasan.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Dr. Jose-Ramos Horta dari Timor Leste yang menyebutkan bahwa Indonesia dan sejumlah negara-negara ASEAN lainnya memiliki catatan yang panjang dan sangat baik dalam operasi perdamaian PBB selama ini.

“Kalian memiliki tentara dan polisi yang terlatih dan disiplin. Kalian memiliki kapabilitas yang cukup dalam keperluan logistik lewat udara maupun darat dalam memastikan penggelaran pasukan,” puji Dr. Horta di hadapan para peserta.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan serupa mengenai pemeliharaan perdamaian di kawasan-kawasan lain (Eropa, Amerika, dan Afrika). Empat diskusi panel mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Selain itu juga akan diadakan sesi khusus untuk mendorong negara-negara di kawasan menyampaikan komitmen kontribusi baru pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Hasil dari pertemuan ini akan disampaikan dalam pertemuan Peacekeeping Summit di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York, AS, pada bulan September 2015, yang rencananya akan diketuai bersama oleh Presiden AS, beserta para pemimpin dari negara-negara tuan rumah pertemuan regional lainnya, termasuk Indonesia.

Sejalan dengan “Vision 4.000 Peacekeepers”, penyelenggaraan pertemuan The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping ini dapat mengukuhkan kepemimpinan dan dukungan kuat Pemerintah RI sebagai “net contributor” dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Menurut keterangan, serta dan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB tersebut diharapkan juga dapat menjadi modalitas penting untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

(L/P007/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)