MENLU INDONESIA DESAK DK PBB SELESAIKAN KONFLIK DI TIMUR TENGAH

Jakarta, 17 Syawal 1434/24 Agustus 2013 (MINA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, R.M. Marty M. Natalegawa mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menjalankan mandatnya dalam memastikan terciptanya perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan mandat Piagam PBB khususnya dalam krisis internal Mesir.

Pernyataan itu disampaikan Marty saat bertemu dengan Presiden DK PBB di Markas Besar PBB di New York jam sembilan pagi, Kamis lalu (22/8).

“Masyarakat internasional termasuk DK PBB perlu menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh pihak di Mesir untuk lakukan dialog dan rekonsiliasi,” tegas Marty dalam rilis dari laman resmi Kemlu yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA).

Pertemuan Menlu Indonesia dengan Presiden Dewan Keamanan PBB, Wakil PBB Dubes Argentina, María Cristina Perceval telah membahas berbagai perkembangan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, khususnya perkembangan di Palestina, Suriah, dan Mesir.

Dalam pembahasan yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Menlu Marty meminta penjelasan Presiden DK PBB mengenai penanganan perkembangan di Palestina, Suriah, dan Mesir oleh DK PBB.

“DK PBB harus dapat menjalankan mandatnya untuk menjaga Perdamaian dan Keamanan di dunia khususnya di kawasan Timur Tengah”, kata Marty.

Dalam pertemuan itu, Menlu Marty juga kembali menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap tindak kekerasan yang telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.

“ jika tidak dihentikan, terdapat potensi eskalasi dan korban jiwa yang lebih besar lagi” ujar Marty.

Sebagai sahabat Mesir, Indonesia tidak menghendaki kekerasan yang berkelanjutan di Mesir sebagaimana terjadi di beberapa negara di kawasan.

Menlu Indonesia menegaskan, sungguh kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan. “diperlukan sikap yang mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat mesir untuk mencari solusi yang bersifat win-win”, tambah Marty.

Meskipun sampai saat ini, perkembangan di Mesir belum masuk agenda tetap DK, Menlu RI ingatkan pentingnya mengambil langkah antisipatif agar kejadian di Suriah tidak terulang.

“Kekerasan bukanlah jalan untuk menemukan solusi. Diplomasi harus bergerak untuk selesaikan permasalahan di Timur Tengah”, tandas Marty.

Mengenai perkembangan di Suriah, Presiden DK menyampaikan tiga hal mendasar yang menjadi perhatian DK PBB yaitu dugaan penggunaan senjata kimia, kesulitan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, dan tantangan dalam mendorong proses perundingan damai Konferensi Jenewa II.

“DK PBB harus mencari opsi-opsi lain agar perundingan damai Suriah segera digelar, termasuk dengan pendekatan yang sifatnya bertahap untuk menciptakan rasa saling percaya diantara pihak yang bertikai” tambahnya. (T/P012/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)