MENTERI PERTANAHAN DAN TATA RUANG : JATINANGOR BELUM IDEAL SEBAGAI KAWASAN PENDIDIKAN

Jatinangor, 1 Muharram 1437/14 Oktober 2015 (MINA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Ferry Mursyidan Baldan menilai, kaasan pendidikan Jatinangor, dekat Bandung,  belum mencapai gambaran ideal sebagai Kawasan Pendidikan sebagaimana diklaim selama ini, apalagi karena makin banyak lahan yang dikuasai fihak lain untuk kepentingan bisnis.

“Hal ini disebabkan pada tahap perancangan awal pengembangan Jatinangor tidak didesain sebagai Kawasan Pendidikan walau luasnya yang   3.160 hektar, sebenarnya sudah jauh lebih dari cukup untuk menjadikannya Kawasan Pendidikan,” ungkap Ferry dalam orasi ilmiah bertajuk “Kebijakan Bidang Agraria dalam Penataan Kawasan Pendidikan,” Selasa (13/10) di Aula Gedung B kampus FISIP Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor. Mi’raj Islamic News Agency (MINA) yang mengutip dari laman resmi Unpad melaporkan.

Orasi ilmiah ini digelar berkenaan pelaksanaan Dies Natalis ke-57 FISIP Unpad.

Ferry juga mengatakan, alih fungsi lahan di kawasan Jatinangor sejak awal sudah diniatkan untuk dijadikan kawasan pendidikan. Kenyataannya kondisi Jatinangor saat ini menjadi ladang komersialisasi sebagian pihak sehingga keadaannya perlahan bergeser menjadi kawasan bisnis.

Alumni prodi Hubungan Internasional FISIP Unpad ini menjelaskan, dari sekitar 3.160 hektar luas kecamatan Jatinangor, 480 hektar menjadi lahan kawasan pendidikan.

Saat ini, ada empat perguruan tinggi yang berlokasi di Jatinangor, yaitu: Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Diperkirakan total mahasiswa di sini sekitar 30 – 35 ribu. Kalau satu hari asumsinya berbelanja di Jatinangor sekitar 50 ribu rupiah, maka bisa dipastikan sekitar Rp. 45 miliar dana perbulan yang beredar di sini,” papar Ferry.

Lebih lanjut ia juga berpendapat,  belum tercapainya gambaran ideal Jatinangor sebagai kawasan pendidikan disebabkan belum adanya komitmen kerja sama antar empat perguruan tinggi tersebut untuk mewujudkan kawasan pendidikan tersebut.

“Kerja sama tersebut dilakukan untuk membangun kohesi sosial di Jatinangor,” katanya.

“Pembangunan kohesi sosial menjadi poin penting, tidak sekadar semata-mata penataan ruang. Bangun dulu perasaan masyarakat Jatinangor sebagai masyarakat yang tinggal di Kawasan Pendidikan,” jelasnya.

Setelah bekerja sama dan membangun kohesi sosial, Pemerintah Daerah juga harus membentuk payung hukum kebijakan yang berbeda dengan kebijakan reguler lainnya. Dengan kebijakan khusus tersebut, pemerintah punya peran mengontrol penggunaan lahan di Jatinangor.

Perlakuan khusus harus bisa diterapkan di kawasan pendidikan, seperti pelarangan penjualan lahan kepada masyarakat di luar Jatinangor atau pihak di luar sektor pendidikan. Atmosfir pembelajaran pun harus terbangun, seperti penyediaan berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran.

Dengan adanya kerja sama antara perguruan tinggi dan Pemda, Ferry meyakini kawasan pendidikan akan tertata dengan baik, serta kegiatan ekonomi masyarakat kecil pun dapat tertata.

“Jatinangor harus kita tata dan yakini sebagai ikon Jawa Barat. Kalau gagal, rasanya kita harus hilangkan embel-embel kawasan pendidikan tersebut,” kata Ferry.

Orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Fakultas ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Daerah, Anggota Senat Fakultas, serta sivitas akademika FISIP Unpad. Dalam sambutannya, Dekan FISIP Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A., menyampaikan tiga poin yang dilakukan FISIP menyongsong  Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Poin pertama dari segi kelembagaan, FISIP Unpad terus berupaya meningkatan pengembangan sumber daya manusianya, baik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. “Secara keseluruhan, SDM tersebut harus mampu menghasilkan prestasi,” kata Dr. Arry.

Poin selanjutnya yaitu FISIP Unpad telah berkontribusi secara konstruktif menentukan arah kebijakan dan pengelolaan universitas. Poin terakhir, dalam rangka memberikan dampak bagi masyarakat, dalam momentum Dies Natalis ini, pihaknya telah mendesain model pembangunan kawasan pendidikan Jatinangor dari sudut pandang ilmu sosial dan politik.

Dalam acara tersebut, FISIP Unpad juga memberikan penghargaan Anugerah Pengabdian Utama kepada Ferry Mursyidan Baldan dan Anugerah Karya FISIP kepada Drs. R. Kosasih Kamawi Sastra. Penghargaan dserahkan oleh Dekan FISIP Unpad. (T/P006/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

http://unpad.ac.id/2015/10/menteri-agraria-tata-ruang-jatinangor-belum-ideal-sebagai-kawasan-pendidikan/