Menyoal Buku SD Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel (Oleh: Ali Farkhan Tsani)

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Mi’raj News Agency (MINA)

Di tengah umat Islam di seluruh dunia protes dan melakukan unjuk rasa menentang Presiden AS Donald Trump, atas pernyatannya mengumumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, beredar di media sosial, ada buku SD/MI mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang mencantumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Penyebutan Yerusalem sebagai ibu kota Israel tercantum pada BAB III, berjudul “Kenampakan Alam dan Keadaan Sosial Benua-Benua di Dunia”.

Buku IPS tersebut viral dalam bentuk format PDF, seperti pada Publik-News.com, mendapatkan buku pelajaran yang diperuntukkan kepada kelas 6 SD. Dalam buku itu dijelaskan pembagian wilayah negara-negara di dunia.

Pada halaman tersebut disebutkan nama-nama negara beserta ibu kotanya. Tercantum nama negara Israel ibu kota Yerusalem. Sementara Palestina tidak ada nama ibu kotanya.

Mencederai Perjuangan

Info buku itu rupanya sampai ke negeri jiran Malaysia. Seperti diberitakan Republika, begitu Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) mengetahui hal itu, Komite meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menarik dan merevisi buku IPS kelas VI SD karangan Sutoyo dan Leo Agung yang mencantumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. SIKL menilai apa yang ditulis dalam buku tersebut mencederai perjuangan Indonesia dalam mendorong kemerdekaan Palestina.

“Dalam halaman 76 buku terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan halaman 76 tercetak nama negara Israel dengan ibu kota Yerusalem,” kata Ketua Komite SIKL Hardjito Warno di Kuala Lumpur, Selasa (12/12/2017).

Hardjito Warno mengatakan bahwa kesalahan fatal pencantuman nama negara penjajah Palestina itu bertolak belakang dengan konstitusi Pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selain itu, kata dia, mencederai upaya yang dilakukan pemerintah RI dalam memperjuangkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina dan mendorong perjuangan kemerdekaan negara tersebut.

Padahal dunia sedang bergolak pada saat sama Presiden Trump menyinggung hal itu.

Presiden Joko Widodo juga ikut mengecam keras atas pengakuan sepihak AS itu.

Media Hidayatullah menyebutkan, belum diketahui secara detail di mana buku IPS itu beredar.

Namun, hingga kini buku bersampul depan warna abu-abu itu masih ramai diperbincangkan. Hanya ada file buku berbentuk Portable Document Format (PDF) yang bisa diakses maupun di-download dari halaman https://drive.google.com/file/d/0BxWfzwt3ebPKNTByb3ZSaXJOazA/view.

Perlu Diluruskan

Kepala Penerbitan Yudhistira, Dedi Hidayat, pihak yang menerbitkan buku tersebut,  mengatakan, Yudhistira mengambil data bersumber dari internet, World Population Data Sheet tahun 2010.

“Kami tidak mengetahui kalau ternyata data tersebut masih menjadi perdebatan dan belum diakui secara internasional,” kata Dedi dalam keterangannya pada Mirajnews. http://www.mirajnews.com/2017/12/penjelasan-penerbit-yudhistira-soal-buku-pelajaran-yerusalem-ibukota-israel.html

Ia menambahkan, sumber-sumber lain di internet menurutnya juga mencantumkan hal yang sama, yakni menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Tak jelas buku yang sudah terlanjur beredar akan ditarik kembali atau tidak, namun ia mengaku akan merevisi isi tersebut pada cetakan berikutnya.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon maaf apabila sumber yang kami ambil dianggap keliru,” kata Dedi.

Pihak pemantau, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berencana memanggil penerbit buku Yudhistira.

“KPAI berencana memanggil penerbit Yudistira untuk dimintai keterangan pertama terkait kekeliruan dalam buku IPS SD tersebut,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Pemanggilan itu dijadwalkan Senin (18/12) pukul 13.30 WIB di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat. Seperti disebutkan Mirajnews. http://www.mirajnews.com/2017/12/kpai-panggil-penerbit-yudhistira-soal-buku-yerusalem-sebagai-ibukota-israel.html

Retno menyebutkan, penulisan buku ajar yang ada kekeliruan isi bahkan substansi bukanlah kejadian pertama, dan sudah terjadi kesekian kalinya.

Hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap buku-buku ajar, terutama buku SD, mulai dari adanya konten kekerasan sampai pornografi, dan sekarang kekeliruan penulisan Ibukota Israel adalah Yerusalem.

Pengawasan buku ajar menurut Retno, mestinya menjadi kewenangan Pusbukur Kemdikbud RI.

KPAI juga akan meminta keterangan kepada Kemdikbud terkhusus Pusbukur, terkait lolosnya buku ini dalan penilaian perbukuan di Pusbukur.

“Jika dalam proses penilaian buku tersebut ada kelalaian Kemdikbud maka tentu saja Kemdikbud menjadi pihak yang bertanggung jawab,” katanya.

Kita semua berharap agar hal tersebut dapat diperbaiki pada edisi cetakan berikutnya. Guru ajar juga hendaknya menyampaikan kepada sisiwa didik, tentang data sebenarnya. Agar tidak terjebak sejarah yang dimanipulasi di dunia maya.

Para editor buku juga perlu lebih teliti dan hati-hati lagi, apalagi jika menyangkut isu-isu sensitif seperti soal Yerusalem itu.

Tentu ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama dalam pengawasannya, demi perbaikan isi buku dan pewarisan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Tidak hanya menyalahkan, apalagi sampai menghujat berlebihan. Namun, beri alternatif buku yang lebih berkualitas, sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ternyata efek Trump ada hikmahnya. Bisa mengungkap yang tersembunyi lama, serta mendorong daya kritis. Termasuk pada buku itu. (A/RS2/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)