Muktamar IV Wahdah Islamiyah Hasilkan Rekomendasi Termasuk Isu Palestina

Jakarta, MINA – Muktamar ke-IV Wahdah Islamiyah yang digelar secara virtual di Makassar menghasilkan beberapa rekomendasi termasuk bahas isu Palestina, dan beberapa keputusan  di bidang pendidikan, sosial, dakwah, keluarga, dan ekonomi.

Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (23/12), mengatakan, contoh di bidang ekonomi diluncurkan toko digital WI Niaga.

“WI Niaga diluncurkan untuk mempermudah umat bermuamalah,  WI Niaga ini merupakan marketplace pertama yang dimiliki ormas,”    katanya.

Selain itu, diluncurkan program ‘Satu Rumah Satu Pengusaha’. Program ini, langsung diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Selain itu muktamar IV Wahdah Islamiyah menghasilkan rekomendasi ekternal.

Pertama tentang presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

“Isi rekomendasinya meminta pemerintah dan DPR mengoreksi PT 20% dikembalikan menjadi 0% agar memberikan peluang calon-calon pemimpin untuk ikut berkontribusi,” ujar ustaz Zaitun.

Hal tersebut, kata ustaz Zaitun, juga demi terciptanya iklim perpolitikan yang lebih baik.

Menurutnya, PT 20% ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, dan para pakar menyatakan ini tidak perlu dipertahankan karena sudah tidak rasional.

“Mudah-mudahan dengan rekomendasi itu bisa direspon demi kemaslahatan bangsa,” imbuh ustaz Zaitun yang kembali terpilih pada forum Muktamar ke-IV sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah periode 2021-2026.

Lanjutnya, rekomendasi kedua meminta pemerintah menyelesaikan masalah karantina, sebab banyak kasus pendatang dari luar negeri belum teratasi masalah karantinanya.

“Ini harus diselesaikan sesuai protokol kesehatan, dan tidak boleh ada ketidakadilan seperti kasus pejabat yang boleh karantina di rumah. Sementara TKI yang baru pulang harus melakukan karantina dengan biaya mahal,” ujar ustaz Zaitun.

Rekomendasi ketiga tentang dukungan untuk Palestina dan Al-Aqsa yang merdeka serta mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar agar berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Kemudian rekomendasi keempat mendorong dan meminta pemerintah untuk mengoreksi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara mendasar karena bertentangan dengan Agama, Pancasila dan budaya di Indonesia.

Muktamar ke-IV Wahdah Islamiyah digelar pada Ahad-Rabu (19-22/12). Grand Opening Muktamar dihadiri oleh 130 ribu peserta secara virtual. Muktamar dibuka oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan hadir pula sejumlah pejabat seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (L/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)