MUSLIM INGGRIS CEMASKAN RENCANA UNDANG-UNDANG ANTI-EKSTREMISME

Inggris David Cameron. (Foto: AA)" width="300" height="204" /> Perdana Menteri Inggris David Cameron. (Foto: AA)

Birmingham, 5 Syawal 1436/21 Juli 2015 (MINA) –  Rencana undang-undang kontra-ekstremisme yang akan diajukan  Pemerintah Inggris kepada Parlemen, telah menimbulkan reaksi keras dari komunitas Muslim dan organisasi non-pemerintah di negara itu.

Rancangan Undang-undang  yang akan diajukan ke parlemen pada musim gugur ini bertujuan untuk mencegah warga Inggris meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah.

Perdana Menteri David Cameron saat berpidato pada Senin (21/7) di sebuah sekolah di Birmingham meyakinkan, bukan hanya ekstrimis dari kalangan Muslim yang menjadi target utama dari aturan itu, tapi juga menyasar kelompok sayap kanan ekstrim, Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Namun, beberapa kelompok dan LSM Muslim di negara tersebut meyakini, pesan dan rencana Cameron lebih lanjut bisa mengisolasi masyarakat Muslim Inggris.

Baca Juga: Diplomat Rusia: Assad dan Keluarga Ada di Moskow

Omar al-Hamdun, Ketua Asosiasi Muslim Inggris (MAB), mengatakan, pidato Cameron bisa merugikan umat Islam di Inggris

“Muslim diberitahu bahwa Anda harus berintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat. Tapi ketika umat Islam mencoba berintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat, mereka dituduh ekstrimis,” katanya.

Raza Nadim, juru bicara kelompok hak asasi manusia Komite Urusan Masyarakat Muslim (MPAC) mengatakan, strategi anti-ekstremisme tidak benar dan akan menyebabkan masalah lebih lanjut .

“Saya tidak berpikir kebijakan ini tulus dan banyak umat Islam yang mendengarkan (pidato Cameron) itu berpikir, mereka terlihat sebagai masalah oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Penulis Inggris Penentang Holocaust Kini Kritik Genosida Israel di Gaza

Rencana anti-ekstremisme pemerintah Inggris ini juga akan mengajukan beberapa usulan kepada legislatif, seperti penutupan tempat agama tertentu dan larangan pidato tokoh-tokoh agama Islam tertentu di universitas dan sekolah-sekolah. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Polandia Komitmen Laksanakan Perintah Penangkapan Netanyahu