Myanmar Tidak Mau Beri Visa untuk Misi Pencarian Fakta PBB

Naypyidaw, 6 Syawwal 1438/30 Juni 2017 (MINA) – Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerja sama dengan misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki kekejaman tentara yang dilaporkan di negara bagian Rakhine.

Kementerian Luar Negeri Myanmar pada hari Kamis (29/6) mengatakan bahwa mereka telah memerintahkan kedutaan negara tersebut untuk tidak mengeluarkan visa kepada penyelidik PBB.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada bulan Maret yang menyerukan pengiriman misi pencari fakta independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM baru-baru ini oleh pasukan keamanan terhadap komunitas Muslim Rohingya di bagian utara negara bagian tersebut.

Pada bulan Mei, dewan tersebut menunjuk tiga ahli hukum dan pembela hak sebagai anggota misi pencarian fakta untuk menyelidiki situasi HAM di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine.

Misi tersebut ditugaskan untuk membuat draf laporan pada bulan September.

“Daw (kehormatan) Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa kita tidak akan berkoordinasi dengan misi pencarian fakta PBB karena kita telah melepaskan diri dari resolusi, kita tidak berpikir bahwa resolusi tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” kata Wakil menteri Luar Negeri Kyaw Tin di depan parlemen. Demikian RFA memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Menurutnya, anggota misi PBB akan melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga Myanmar dan akan bertanya di sanan apa yang ingin mereka ketahui dan menyerahkan laporannya ke PBB.

Tentara Myanmar dilaporkan telah melakukan tindakan keras selama empat bulan di Rakhine State, menyusul adanya serangan mematikan dari militan terhadap pos penjagaan perbatasan pada bulan Oktober 2016.

PBB juga dalam laporannya mengatakan bahwa tindakan keras militer Myanmar di Rakhine State telah menewaskan sekitar 1.000 orang dan membuat sekitar 90.000 orang Rohingya mengungsi. (T/RI-1/RS2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)