INDONESIA TAK AKAN BANGKRUT KARENA SUBSIDI, TAPI KARENA KORUPSI

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab. (Doc. Rana/MINA)

Jakarta, 11 Sya’ban 1434/20 Juni 2013 (MINA) – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab menyatakan, Negara Indonesia tidak akan bangkrut karena memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi akan hancur karena korupsi.

“Negara kita, Indonesia ini tidak akan menjadi bangkrut karena memberi subsidi BBM, tapi negara kita akan hancur karena korupsi yang merajalela,” kata ulama yang sering disapa Habib Rizieq di Jakarta, Rabu (19/6).

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI, Senin (17/6), menyetujui pengesahan RUU APBN-Perubahan 2013 menjadi Undang-Undang setelah dilakukan pemungutan suara (voting) secara terbuka.

RAPBNP 2013 diantaranya berisi mengenai pengurangan subsidi BBM yang berpengaruh pada kenaikan harga BBM dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Habib Rizieq mengungkapkan, jika BBM naik, semua barang kebutuhan pokok akan naik. Kenaikan BBM juga berpengaruh pada kenaikan tarif listrik, sementara yang paling merasakan penderitaan adalah rakyat kecil.

Habib Rizieq juga menjelaskan, sebenarnya pemerintah harus lebih ketat lagi melakukan pengawasan kepada birokrasi yang dipimpinnya untuk tidak melakukan korupsi, karena itulah sebenarnya sumber kebangkrutan negara ini.

“Seharusnya yang di potong bukan subsidi BBM, tapi gaji para pejabat,“ ungkapnya Kepada Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).

Lembaga Transparansi Internasional (TI) menempatkan Indonesia di posisi 118 dari 176 sebagai negara terkorup dunia. Di kawasan ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Hal itu menunjukan bahwa Indonesia masih berada atau masih terjebak dalam situasi korupsi yang sistemik dan mengakar.

Sikap Pemerintah

Sementara itu, Ketua DPR, Marzuki Alie, meminta pemerintah mengambil tindakan nyata mengurangi dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat akibat dampak mengenai rencana kenaikan BBM bersubsidi.

Selama ini, satu-satunya yang sangat diandalkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi itu adalah berbagai skema bantuan dana tunai bagi masyarakat. Dengan memberi kompensasi dana, maka masalah dianggap sudah selesai.

Pada kenyataan di lapangan, harga barang-barang keperluan naik terlebih dulu menjadi berat untuk dihadapi masyarakat umum, terutama kalangan bawah yang langsung terkena dampaknya.

“Saya prihatin, harga BBM belum dinaikkan, tapi harga sudah melambung membuat masyarakat sangat terbebani. Ini pola lama yang dimainkan para pengusaha kebutuhan pokok yang memonopoli perdagangan selama ini,” kata Alie, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia mengharapkan, ada sikap pemerintah terhadap para pengusaha, di mana pengusaha-pengusaha itu harus dipanggil, agar tidak selalu memikirkan keuntungan apalagi jika itu dilakukan di atas penderitaan masyarakat.

Dia juga menegaskan, tidak mungkin para pedagang eceran yang memainkan harga-harga. Alie mengakui sulit mengharapkan para pengusaha kebutuhan pokok itu mau mendengarkan himbauan agar tidak mengambil keuntungan dalam kesempitan.

Belum lagi jika bicara beras, gula, tepung, garam, dan semua kebutuhan pokok lainnya serta pupuk, benih dan lain-lainnya, yang juga dikuasai para pemain besar.

“Semuanya menggunakan cara yang kurang lebih sama mengambil keuntungan tanpa peduli pada dampaknya buat rakyat. Pemerintah kerap seperti tidak berkutik karena semua yang terlibat mendapat bagian,” tambahnya. (L/P04/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)