NOAM CHOMSKY: AS TIDAK NETRAL DALAM PERUNDINGAN DAMAI ISRAEL-PALESTINA

Jenewa, 20 Ramadhan1434/28 Juli 2013 (MINA) – Seorang ilmuwan AS, Noam Chomsky mengatakan, AS tidak netral dalam perundingan damai Israel-Palestina terbaru dan mengharapkan Eropa juga harus menjadi perantara perundingan.

“AS menjadi perantara dimulainya kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina kemungkinan besar tidak akan mencapai banyak hasil, tetapi Eropa bisa mengubah itu jika bersedia untuk mematahkan kebijakan Amerika yang mendukung Israel,” kata Chomsky, kepada wartawan di Jenewa, Jumat (28/7).

Menlu AS, John Kerry mengumumkan di Yordania, Jumat lalu (19/7), bahwa ia telah membentuk dasar untuk perundingan damai baru. Ia mengatakan perunding damai Palestina dan Israel akan bertemu di Washington pekan ini untuk membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan langsung yang sebelumnya terhenti pada 2010 karena masalah pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Al-Quds Timur.

Namun, beberapa pemimpin Palestina menyatakan, kembali ke meja perundingan damai dengan Israel akan merusak upaya rekonsiliasi internal antar faksi Palestina.

Chomsky, seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts itu juga mengatakan Eropa dapat memainkan peran dalam perundingan damai Israel-palestina itu karena belum mengembangkan kebijakannya secara independen di Timur Tengah

“Sulit untuk bersikap optimis, tetapi Eropa bisa memainkan peran,” kata Chomsky seperti dilansir AlRay yang dikutip Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).

“Eropa secara konsisten memamng masih mengikuti sikap AS yang menghukum rakyat Palestina di mana tanah mereka dirampas oleh Israel. dan tidak ada alasan mengapa Eropa harus mendukung pemukiman ilegal yang dibangun Israel,” tambah salah satu tokoh intelektual yang paling kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu

Baru-baru ini, Uni Eropa memutuskan untuk melarang pendanaan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga Israel yang beroperasi di luar jalur Palestina pra-1967.

Uni Eropa juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal di wilayah itu dan meminta Israel harus mematuhi perbatasan yang telah ditetapkan setelah perang Timur Tengah tahun 1967.

Uni Eropa meyakini daerah-daerah termasuk Al-Quds (Yerusalem) Timur dan Dataran Tinggi Golan, bukan bagian dari Israel.

Keputusan Uni Eropa tersebut dibalas dengan perintah Menteri perang Israel Moshe Ya’alon untuk menangguhkan proyek bersama Israel-Uni Eropa di Tepi Barat, dan menolak izin perjalanan perwakilan Uni Eropa untuk bebas mendatangi Jalur Gaza melalui Israel.

Perintah Ya’alon juga meliputi perintah memberhentikan militer Israel untuk memberikan bantuan kepada perwakilan Uni Eropa yang bekerja pada proyek-proyek kemanusiaan di Tepi Barat terutama di Area C, yang berada di bawah kontrol penuh sipil dan militer Israel.

Lebih dari setengah juta orang Yahudi tinggal di lebih dari 120 pemukiman ilegal yang dibangun sejak penjajahan Israel di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds (Yerusalem) Timur pada 1967.

PBB dan sebagian besar negara menganggap pemukiman Israel sebagai ilegal karena wilayah tersebut dirampas oleh Israel selama perang 1967 dan karenanya harus mematuhi Konvensi Jenewa, yang melarang pembangunan di lahan yang dijajah. (T/P02/R2)

Mi’raj News Agency (MINA)