OKI Prihatin atas Penghancuran Situs Sejarah Islam di Nagorno-Karabakh

Jeddah, MINA – Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam () menyampaikan keprihatinan yang mendalam tentang kondisi monumen bersejarah di dalam dan sekitar yang merupakan bagian dari warisan Islam.

Menurut OKI, penghancuran dan penjarahan artefak material dan spiritual yang disengaja, terutama Masjid yang hancur di desa Mamar, Distrik Gubadly, yang baru dibebaskan, serta penyelewengan dan pemalsuan sejarah adalah bukti nyata dari tindakan agresi.

“Penyalahgunaan situs warisan berusia berabad-abad di wilayah pendudukan jelas melanggar hukum dan konvensi internasional, yaitu Konvensi Den Haag 1954 untuk Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata dan protokol 1954 dan 1999,” tegas OKI dalam keterangan resmi yang dikutip MINA, Jumat (13/11).

OKI mengadopsi dalam Sidang ke-46 Resolusi Dewan Menteri Luar Negeri (CFM) OKI No. 3/46-C tentang “Perlindungan Tempat-Tempat Suci Islam”, dengan “… mengutuk tindakan biadab yang dilakukan oleh agresor Armenia di Republik   dengan tujuan penghancuran total warisan budaya dan sejarah Islam.”

Menurut informasi yang dihimpun MINA, sebanyak 63 dari 67 masjid yang berfungsi di Nagorno-Karabakh dan distrik yang berdekatan di Azerbaijan hancur total.

Menurut laporan Trend mengutip dari Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), empat masjid hancur sebagian.

Ketua Persatuan Publik untuk Perlindungan Monumen Sejarah dan Budaya di Wilayah Pendudukan Azerbaijan Faig Ismayilov, mengatakan pegawai Institut Hukum dan Hak Asasi Manusia ANAS, mencatat 215 monumen sejarah dan budaya rusak di Shusha, 140 di Aghdam, 93 di Jabrayil dan Khojavend masing-masing, Kalbajar sebanyak 91, distrik Lachin  sebanyak 74, Gubadly dan Fuzuli masing-masing 71, Zangilan sebanyak 56 dan Khojaly sebanyak 28 monumen sejarah dan budaya.

Menurut Ismayilov, di antara 903 monumen yang terdaftar secara resmi di wilayah ini terdapat monumen yang memiliki makna lokal dan regional dan internasional. Ada juga 1.647 monumen di wilayah ini yang tidak terdaftar secara resmi.(T/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)