Operasi Militer TNI ke Wilayah Filipina dan Implikasinya Terhadap Tatanan Keamanan Kawasan

Oleh: Guspiabri Sumowigeno, Pengamat Internasional dari Par Indonesia Strategic Research, Jakarta

Desakan Indonesia agar Filipina mengijinkan sebuah operasi militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membebaskan sandera warga negara Indonesia (WNI) di wilayah Filipina Selatan yang terjadi untuk kali ketiga, akhirnya dikabulkan negara tetangga itu.

Kabar mengenai kesepakatan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu setelah bertemu Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin (26/6/2016).

Menyikapi hal ini, TNI perlu segera mempersiapkan diri dengan baik dan tak ada pilihan lain bagi TNI selain harus berhasil dalam misi pembebasan 7 orang WNI yang disandera kelompok perompak Abu Sayyaf tersebut. Semua pihak di Tanah Air perlu memberikan dukungan.

Persetujuan Filipina adalah sebuah berita besar, karena hal itu bukanlah sekadar mengizinkan TNI menggelar operasi pembebasan sandera, tetapi karena kekuatan militer Indonesia diberi lampu hijau untuk beroperasi diwilayah negara tetangga yang merupakan sekutu tradisional Amerika Serikat (AS).

Makna persetujuan ini bukan saja bentuk pengakuan pada kemampuan teknis TNI tetapi juga merupakan dukungan politis atas upaya TNI untuk menjadi kekuatan kunci penjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

Ingat, Filipina selama ini hanya mengijinkan tentara AS untuk beroperasi di wilayahnya dan tak pernah mengijinkan negara ASEAN lain melakukan hal yang sama. Bahkan, kerangka kesepakatan untuk mengadakan patroli gabungan tiga negara antara RI-Filipina-Malaysia, juga tidak membuat militer Malaysia dapat memasuki wilayah Filipina. Kebijakan dalam aspek militer strategis ini tak mungkin diambil Filipina tanpa berkonsultasi dengan AS.

Nampaknya ada beberapa aspek yang membuat Manila mengabulkan desakan Jakarta terkait penculikan terbaru 7 orang WNI yang disandera kelompok perompak Abu Sayyaf.

Pertama, karena dalam menghadapi dua front konflik: dengan China di wilayah Laut China Selatan dan dengan kekuatan separatis Moro di pulau Mindanao. Kekuatan militer Filipina memilih fokus untuk menghadapi China dengan menggandeng AS. Tidak banyak sumber daya militer yang tersedia untuk dikerahkan ke wilayah selatan Filipina.

Itulah mengapa program patroli gabungan tiga negara RI-Filipina-Malaysia di Laut Sulawesi, Laut Mindanao dan Laut Sulu yang disepakati dua bulan lalu tidak berjalan efektif. Filipina juga enggan mengandalkan dukungan Malaysia karena adanya kecurigaan Filipina bahwa Malaysia berencana mencaplok kawasan orang Moro di Filipina selatan yang terus bergolak selama 20 tahun terakhir ini.

Kedua, Filipina atas masukan AS, melihat peluang untuk membangun aliansi militer dengan Indonesia dalam mengamankan wilayah Filipina Selatan. Dalam hal ini berarti, TNI telah dipercaya sebagai kekuatan regional dan instrumen militer negara demokratis yang mapan. Kekuatan TNI tak semata dianggap ancaman oleh negara tetangga, tetapi juga kekuatan yang diperlukan untuk membangun perdamaian kawasan.

Sikap Filipina adalah undangan kepada TNI untuk menjadi kekuatan militer utama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini melalui diplomasi maritim sebagai perwujudan visi Presiden Jokowi mengenai Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dalam mempertahankan wilayah laut kedaulatan dan wilayah ZEE serta secara sistematis, bertahap membangun pengaruh di segenap wilayah perairan kawasan Asia Tenggara.

Diplomasi maritim perlu ditingkatkan, antara lain dengan inisiatif untuk mendirikan Rezim Alur Laut Kepulauan Asia Tenggara (South-East Asia Regime on Sea Line of Communication/SEARSLOC). SEARSLOC mengatur lalu lintas maritim internasional di laut wilayah kedaulatan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Termasuk dalam kesepakatan SEARSLOC adalah pembentukan South-East Asia Maritime Identification Zone (SEAMIZ) dan program pengamanan melalui patroli reguler.

Secara fisik, SEARSLOC merupakan ekstensi model Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ke kawasan perairan Asia Tenggara diutara Indonesia yang melingkupi segenap perairan kepulauan Filipina, Laut China Selatan, dan Laut Andaman di sisi timur Teluk Bengal.

Memanfaatkan kepercayaan Filipina pada Indonesia, untuk tahap awal, SEARSLOC dapat dibentuk bersama kedua negara ini dengan menggabungkan ALKI 2 yang merentang melintasi Selat Lombok-Selat Makassar-Laut Sulawesi dengan jalur maritim internasional di wilayah perairan Filipina terutama di laut Mindanao dan Sulu. Langkah bersama Filipina ini akan langsung berimplikasi terjaminnya kedaulatan RI di wilayah laut nusantara berdasarkan ketentuan UNCLOS, yang faktanya sampai kini masih diabaikan oleh AS. Di masa mendatang, SEARSLOC dapat diperluas. (Syauqi Samawa/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)