Organsasi Pro-Palestina Desak Inggris Tinjau Kembali Perjanjian dengan Israel

London, MINA – Sekelompok pengacara, cendekiawan, dan politisi pro-Palestina mendesak pemerintah Inggris untuk “segera meninjau” perjanjian perdagangan bebas yang sedang diupayakannya dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pada Rabu bahwa Inggris sedang bekerja menuju kesepakatan “ambisius” dengan “teman dan sekutu kita Israel”.

Dia mengutip tweet Menteri Perdagangan Internasional Anne-Marie Trevelyan, yang mempromosikan konsultasi mengenai kesepakatan Inggris yang “diperbarui” dengan Tel Aviv, The New Arab melaporkan, Jumat (4/2).

Trevelyan memulai perjalanan tiga hari ke Israel awal pekan ini, sejalan dengan keinginan Pemerintah Inggris untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi dengan Israel, menurut Departemen Perdagangan Internasional Inggris.

Lembaga Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) mengatakan, komentar Truss tentang perjanjian perdagangan bebas “tidak tepat waktunya”, karena mereka dengan cepat mengikuti rilis laporan Amnesty International yang menyimpulkan Israel melakukan “kejahatan apartheid” terhadap warga Palestina.

“Ini meningkatkan prospek kesepakatan yang mencakup kerja sama keamanan dengan negara yang telah lama melanggar prinsip utama hukum internasional,” kata ICJP.

Ini menggambarkan kesepakatan prospektif sebagai “penghinaan [terhadap] nilai-nilai kemanusiaan yang paling penting yang harus mendukung kebijakan luar negeri semua negara demokratis”.

ICJP mengatakan, kesepakatan itu “mengirimkan pesan terburuk tentang keterikatan Inggris pada aturan hukum internasional”.

Menurut Truss, perjanjian tersebut berpusat pada peningkatan perdagangan, memajukan hubungan teknologi dan layanan, serta memperkuat komunitas dan bisnis. Dia tidak menyebut kerja sama keamanan.

ICJP berpendapat bahwa kebebasan Inggris untuk terlibat dalam perdagangan “juga disertai dengan tanggung jawab”.

“Kebijakan Pemerintah Inggris harus digunakan untuk menetapkan standar internasional dalam penerapan hukum internasional khususnya, hukum hak asasi manusia, hukum pidana internasional dan Konvensi Jenewa,” katanya.

Organisasi tersebut mengulangi permohonan Amnesty dalam laporannya bahwa pemerintah seharusnya “tidak mendukung sistem apartheid [di Israel] atau memberikan bantuan atau bantuan untuk mempertahankan rezim semacam itu”. (T/RI-1/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)