Pakar HAM PBB Desak India Cabut Pemutusan Komunikasi di Kashmir

Jenewa, MINA – Lima pakar hak asasi manusia PBB telah mengeluarkan permintaan mendesak kepada India untuk mencabut pemadaman komunikasi yang diberlakukannya di Kashmir.

Mereka mengatakan, kebijakan itu sama dengan “hukuman kolektif” dan memperburuk ketegangan yang sedang berlangsung di wilayah lembah subur Himalaya itu.

“Pemadaman ini merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Jammu dan Kashmir, tanpa dalih pelanggaran,” kata para ahli dalam sebuah pernyataan, Kamis (22/8), demikian Press TV melaporkan.

India memberlakukan pemadaman total komunikasi di Kashmir setelah secara kontroversial mencabut hak istimewa Kashmir yang dikontrolnya pada 5 Agustus.

Sebelum membuat pengumuman, India melakukan mobilisasi massal pasukan tambahan ke wilayah itu, dan mematikan koneksi internet sebagai bagian dari pemadaman listrik.

Para ahli PBB mengatakan, informasi yang mereka terima menunjukkan adanya peningkatan penangkapan tokoh politik, jurnalis, aktivis hak asasi manusia, pengunjuk rasa dan lainnya.

Mereka menyatakan sangat prihatin dengan laporan bahwa pasukan keamanan India melakukan serangan malam di rumah-rumah pribadi warga dan mengumpulkan anak-anak muda.

“Penahanan semacam itu bisa merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia,” kata para ahli. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)