Palestina dan PBB Kecam Permukiman Ilegal Pertama di Tepi Barat

Israel-di-tanah-Palestina-Muslim-Village-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />Tepi Barat, 3 Rajab 1438/ 31 Maret 2017 (MINA) – Palestina dan PBB pada Jumat (31/3) mengecam keputusan Kabinet Keamanan Israel yang untuk pertama kali menyetujui pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki negara zionis itu sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Kecaman itu datang setelah Kabinet Israel pada Kamis (30/3) memberikan dukungan penuh pada pemukiman baru tersebut. Demikian Worldbulletin yang dikutip MINA.

Keputusan ini dikatakan sesuai dengan garis politik pemerintah sayap kanan tersebut dengan terus melakukan perluasan pemukiman di wilayah Palestina, walau berfentangan dengan hukum internasional dan menimbulkan keprihatinan internasional.

Pejabat senior Palestina Hanan Ashrawi mengatakan langkah tersebut menunjukkan Pemerintah Israel mendorong terus “kebijakan sistematis yang bersifat kolonial, apartheid dan pembersihan etnis. Ini menunjukkan secara terang-terangan Israel melanggar hak asasi manusia Palestina.”

“Israel lebih berkomitmen untuk memenuhi tuntutan populasi pemukim ilegal daripada mematuhi persyaratan untuk stabilitas dan perdamaian yang adil,” kata wanita politisi terkemuka Palestina itu.

Dalam nada serupa, Stephane Dujarric Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menanggapi keputusan Kabinet Israel membangunan pemukiman di Tepi Barat tersebut, dengan rasa kekecewa dan menyebutnya sebagai “tanda bahaya”.

Dujarric mengatakan dalam sebuah pernyataan, “kabinet Israel telah secara konsisten menekankan tidak ada Rencana B antara Israel dan Palestina untuk hidup bersama secara damai dengan aman.”

Dia mengutuk semua tindakan sepihak, seperti yang sekarang dilakukan, yang dikatakannya mengancam perdamaian dan melemahkan solusi dua negara.

Israel akan membangun pemukiman baru di Tepi Barat itu di dekat bekas pos Israel dikenal dengan sebutan Amona, yang diruntuhkan pada Februari sesuai dengan perintah Pengadilan Tinggi Israel.

Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk membangun pemukiman baru bagi warga setelah penggusuran itu.

“Saya berjanji untuk membuat komunitas baru dan kami akan menghormati komitmen itu dengan memulai hari ini,” katanya jelang pertemuan kabinet keamanan Kamis.

LSM Peace Now mengatakan, ini akan menjadi pertama kalinya pemukiman baru disetujui pemerintah Israel sejak 1991.

Baca Juga: Al-Qassam Sita Tiga Drone Israel

Dalam beberapa tahun terakhir, konstruksi hanya berfokus pada memperluas permukiman yang ada.(T/R10/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)