Palestina Prihatin Perusahaan Yunani Ikut Tender Proyek Kereta Api Yerusalem Timur

Al-Quds, MINA – Duta Besar Palestina untuk Athena, Marwan Toubassi, menyatakan keprihatinan yang mendalam, pada hari Jumat, tentang perusahaan-perusahaan Yunani yang berencana untuk berpartisipasi dalam tender guna memperluas bagian dari kereta api di Yerusalem Timur yang diduduki.

Toubassi mengatakan dalam sebuah pernyataan, jika memang benar bahwa perusahaan-perusahaan Yunani akan berpartisipasi dalam tender kereta ringan kedua di Yerusalem, ini akan merupakan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, PBB dan resolusi Dewan Keamanannya, khususnya Resolusi 2334 UNSC Desember 2016.

Menurut sebuah outlet berita Yunani, perusahaan transportasi kereta api Athena, STASY merupakan bagian dari salah satu dari enam konsorsium utama yang masuk dalam daftar pendek tahap kedua tender untuk operasi dan pemeliharaan jalur kereta ringan Yerusalem.
Sumber itu menunjukkan bahwa STASY akan mengambil alih pengoperasian jaringan kereta api senilai $ 2 miliar selama 15-20 tahun dan pemeliharaannya selama 25 tahun.

Toubassi mengecam rencana perusahaan-perusahaan Yunani untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut sebagai “layanan untuk proyek kolonialis pemukim Israel dan perambahan pada integritas wilayah Negara Palestina.”

Dia mencatat, partisipasi tersebut bertentangan dengan posisi resmi dan populer Yunani yang menyerukan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Toubassi juga menekankan, hal itu akan merusak hubungan Palestina yang secara historis bersahabat dengan Yunani, membuat perusahaan yang berpartisipasi bertanggung jawab atas penalti dan kompensasi finansial serta meminta agar mereka masuk daftar hitam karena melakukan bisnis dengan pemukiman Israel.

Toubassi yang mengajukan penyelidikan kepada Kementerian Luar Negeri Yunani dan bertemu dengan beberapa pejabat Yunani untuk memberi mereka penjelasan tentang konsekuensi dari partisipasi tersebut, mendesak mereka untuk menekan perusahaan supaya menarik diri dari tender sebelum 18 Maret.

Mengikuti permintaan Toubassi, 20 anggota parlemen Yunani mengajukan permintaan kepada Menteri Infrastruktur dan Transportasi Yunani, Christos Spirtzis, untuk membuka penyelidikan tentang masalah ini.

Proyek jalur kereta ringan Yerusalem termasuk memperluas Jalur Merah yang ada dan mengembangkan Jalur kedua, “Jalur Hijau.”

Usulan Green Line, sebuah proyek yang dapat menelan biaya sebanyak 5 miliar shekel ($ 1,4 miliar) dan membentang sepanjang 22 kilometer, terbukti bermasalah ketika mencapai Gunung Scopus dan Gilo, yang merupakan bagian kota yang ditempati oleh Israel selama Enam Hari Perang tahun 1967.

Awal Februari, produsen peralatan kereta api Spanyol CAF mengumumkan bahwa mereka menolak berpartisipasi dalam tender untuk membangun kereta api karena melanggar hukum internasional.

CAF, yang merupakan salah satu perusahaan Spanyol paling penting di bidang perkeretaapian menyatakan “menolak membangun bagian dari kereta api di Yerusalem karena pemerintah Israel memasukkan dalam bagian itu tanah Palestina yang akan disita karena melanggar resolusi, legitimasi internasional.” (Kur/RS1)