Palestina Kembali Tegaskan Penolakannya Terhadap “Kesepakatan Abad Ini”

Jenewa, MINA – Pemerintah Palestina memperbarui penolakannya terhadap proposal perdamaian “Kesepakatan Abad Ini” yang digagas Amerika Serikat,(AS) menekankan bahwa pelanggaran Israel yang didukung AS terhadap Palestina telah meningkat sejak pengumuman kesepakatan itu.

Saat pertemuan ke-43 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang diadakan di Jenewa pada Senin (24/2) Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Riyadh Al-Malki, mengatakan, kejahatan Israel terus menerus terjadi karena ada syuhada baru dan korban luka termasuk anak-anak dan perempuan setiap hari, MEMO melaporkan.

Al-Malki mengatakan, kejahatan ini tanpa akhir dari pendudukan Israel dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatannya.

Pemerintah Palestina akan melanjutkan setiap mekanisme untuk melindungi Palestina dan meminta pendudukan Israel bertanggung jawab atas kejahatannya meskipun menyaksikan ketidakpedulian masyarakat internasional.

Ia menekankan, negaranya adalah untuk membela rakyatnya di mana-mana dan akan mengambil tindakan politik, hukum serta diplomatik terhadap pendudukan Israel untuk mewujudkan hak-hak Palestina yang tak dapat dicabut dan sah.

Lebih lanjut Al-maliki mengatakan, PA akan melanjutkan upayanya menggunakan setiap alat internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap pemerintah AS saat ini atas pelanggaran hukum internasional dan relokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Ia juga mengutuk politisasi ICC oleh beberapa negara melalui pengarsipan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang mengimunisasi para penjahat Israel dan memberi mereka jaminan untuk menghindari hukuman.

Menteri itu juga menolak upaya beberapa negaramelucuti kemanusiaan Palestina, mengecualikan mereka dari menikmati hak mereka untuk memiliki penuntutan adil terhadap pelanggaran hak-hak dan kejahatan terhadap mereka.

Al-Maliki menekankan, kota suci Yerusalem adalah satu-satunya ibu kota Negara Palestina dan tidak ada solusi untuk masalah Palestina tanpa menyelesaikan masalah pengungsi dan mengakui hak mereka untuk kembali. (T/R7/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)