PASTOR GEREJA KATOLIK ROMA KECAM TEMBOK PEMISAH ISRAEL

tembok pemisah vtjp
(Foto: vtjp)

Roma, 8 Muharram 1435/20 Oktober 2015 (MINA) – Pastor senior Gereja Katolik Roma di Al-Quds, Fouad Twal, mengkritik pembangunan tembok pemisah baru yang akan memisahkan komunitas dengan lingkungan Arab Al-Quds. Twal menyebut kebijakan pemerintah itu menodai wajah kota suci.

“Kebijakan itu sungguh sesuatu yang tiada taranya, dan bagian dari kebijakan memecah belah kota suci dan bahkan membuat akses ke tempat-tempat suci menjadi sulit,” ungkap Twal di Vatikan, Roma, seperti diberitakan Middle East Monitor, Selasa (20/10) waku setempat.

“Langkah itu membuat kami sedih dan menodai wajah Kota Suci. Jika kebijakan pemisahan ini berlanjut, setiap orang akan pindah ke Jerusalem dengan membawa dinding sendiri, penghalangnya yang memisahkan dia dari orang lain,” ujar Twal, mengkritisi. 

Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk membangun dinding beton antara lingkungan Arab Jabel Mukaber dan pemukiman Yahudi Armon Hanatziv.

Pembangunan dinding pemisah itu telah dijustifikasi oleh otoritas Israel di lapangan dengan alasan tembok diperlukan untuk mencegah bom molotov dan batu yang dilemparkan oleh warga

Twal memperingatkan pembangunan dinding itu merupakan sebuah pelanggaran integritas atas pernyataan pemerintah Israel yang brulang kali menegaskan Al-Quds adalah kota bersatu dan tak terpisahkan. 

“Di masa lalu pemerintah Israel selalu mengulangi slogan bahwa Jerusalem adalah Kota Suci yang bersatu dan tak terpisahkan. Sekarang mereka malah membangun dinding-dinding baru,” tegas suksesor Michel Sabbah itu, mengecam. 

Mengomentari eskalasi kekerasan baru-baru ini di Al-Quds, yang telah menewaskan 43 orang Palestina dan tujuh warga Israel meningal, Twal mengutuk pembunuhan pembunuhan di luar proses peradilan (extra judicial killing).

Dia mengesankan penggunaan kekerasan berlebihan sebagai sebuah tanda kelemahan dan penyelidikan penyebab kekerasan amat penting untuk perdamaian. “Di negara demokrasi setiap tindakan kriminal diadili sesuai ketentuan hukum, dan ketika hakim mengeluarkan putusan semua orang menaatinya,” tukasnya. 

“Sekarang semua warga sipil di Israel telah diberi lampu hijau untuk menembak. Ada pembunuhan di luar hukum dan penggantungan. Dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional merupakan sebuah tanda kelemahan,” pungkasnya. 

Kebebasan Palestina

Sebelumnya, organisasi pembangunan dan kemanusiaan yang berbasis di Al-Quds, Caritas Jerusalem, menyebut aksi blokade dan pos-pos pemeriksaan yang diterapkan Israel di daerah Palestina tidak akan menjamin keamanan.

“Penerapan pos pemeriksaan Israel di wilayah Palestina Jerusalem merupakan ‘ukurankeselamatan’ yang tidak memberikan keamanan, tetapi sebaliknya meningkatkan kemarahan dan frustrasi, dan dengan demikian menyemai perasaan balas dendam,” kata Direkur JenderalCaritas Jerusalem, Pastor Raed Abusahliah. 

Raed menegaskan Isral bisa leluasa memblokade dan menerapkan kebijakan pengamanantetapi itu tidak akan menjamin keselamatan. Satu-satunya cara untuk menghadirkan keamanan dan stabilitas bagi semua orang, tegas dia, “Adalah mengembalikan kebebasan untuk rakyat Palestina.” (T/P022/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.

Comments: 0