PBB akan Kunjungi Pulau Relokasi Pengungai Rohingya di Bangladesh

Dhaka, MINA – Setelah setahun mengalami kebuntuan, PBB dan Bangladesh akhirnya mencapai konsensus mengenai kunjungan langsung delegasi PBB ke lokasi relokasi pengungsi Rohingya di sebuah pulau terpencil di Bangladesh.

PBB akhirnya memutuskan mengirim tim untuk melakukan penilaian teknis di Bhasan Char, sebuah pulau terpencil di mana pemerintah Bangladesh telah mengembangkan fasilitas perumahan dan merelokasi lebih dari 13.000 pengungsi Rohingya dari kamp-kamp yang penuh sesak di Cox’s Bazar, di tengah penentangan dari badan-badan PBB dan kelompok hak asasi manusia, Anadolu Agency melaporkan.

Keputusan itu diambil menyusul pertemuan baru-baru ini antara pejabat tinggi misi PBB di Dhaka dan Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

“Lebih lanjut untuk diskusi dengan pemerintah Bangladesh, PBB telah setuju untuk melakukan misi pertama ke Bhasan Char secepat mungkin dan sedang dalam diskusi yang sedang berlangsung dengan pemerintah tentang rincian kunjungan tersebut,” Mostafa Mohammad Sazzad Hossain, seorang Pejabat PBB untuk Badan Pengungsi di Dhaka, kepada Anadolu Agency.

Hal itu juga dibenarkan Md Delwar Hossain, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

“Kami, Kementerian Luar Negeri PBB dan Bangladesh dalam pertemuan pekan lalu, telah mencapai keputusan resmi untuk memfasilitasi kunjungan langsung delegasi PBB ke Bhasan Char. Turnya akan digelar pertengahan pekan depan,” ujarnya.

Kementerian Luar Negeri akan memberikan dukungan teknis yang diperlukan untuk kunjungan tersebut, kata Hossain, mengungkapkan keyakinan mereka bahwa tim PBB akan puas dengan infrastruktur yang dibangun Bangladesh di pulau itu dalam memfasilitasi relokasi bertahap sekitar 100.000 Rohingya dari kamp pengungsi Cox’s Bazar yang penuh sesak.

Bangladesh menampung sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya di kamp-kamp darurat yang sempit di Cox’s Bazar, yang dianggap sebagai pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan tindakan keras militer di negara bagian Rakhine Myanmar pada 2017.

Pulau tempat 13.000 pengungsi telah dipindahkan sebelumnya dikatakan rawan banjir. Kelompok hak asasi telah menyerukan agar proses tersebut ditangguhkan sebelum laporan tentang kelayakan hunian lengkap dan perlindungan pulau tersebut telah dilakukan.

Sementara itu, pemerintah Bangladesh mengklaim pulau itu aman dan juga telah merencanakan kunjungan diplomat asing untuk memeriksa pengaturan senilai AS$ 350 juta, termasuk 1.400 rumah cluster besar empat kaki di atas tanah dengan blok beton dan 120 tempat penampungan bertingkat untuk berlindung dari angin topan. (T/R7/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)