PBB DUKUNG THAILAND TUAN RUMAH BAHAS PENGUNGSI ROHINGYA

Pukhet, Thailand, 1 Sya’ban 1436/19 Mei 2015 (MINA) – Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan dukungan atas rencana Thailand sebagai tuan rumah mengadakan pertemuan regional untuk mengatasi masalah pengungsi Rohingya, di Bangkok pada 29 Mei mendatang.

Media setempat The Phuket News edisi Senin (18/5) menyebutkan, selama percakapan telepon dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-chan, Ban memuji pertemuan sebagai inisiatif yang signifikan untuk mencari kerjasama internasional mengatasi krisis yang berkembang.

Anggota tim juru bicara pemerintah, Mayor Jenderal Weerachon Sukhontapatipak mengatakan, Ban mengatakan bahwa para migran Rohingya harus diberikan kehormatannya dan hak-hak dasar mereka yang layak.

Para pejabat senior dari 15 negara termasuk Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Australia, Amerika Serikat, serta organisasi-organisasi internasional, disebutkan akan menghadiri pertemuan tersebut.

“Myanmar menyatakan mungkin tidak hadir,” ujar Sukhontapatipak.

PM Prayut berkata pada Sekjen PBB Ban, negaranya merasa prihatin dengan krisis migran Rohingya, dan mengatakan pihak berwenang sedang memantau situasi dengan seksama.

Gen Prayuth mengutarakan bahwa pemerintah menyetakan urgensi pemecahan masalah, dan menekankan bahwa negara-negara di kawasan dan organisasi internasional harus bekerja sama untuk memberikan solusi.

Dia mengatakan PBB juga harus memainkan peran utama dalam mengkoordinasikan upaya-upaya internasional untuk mengatasi masalah tersebut.

Dia mendesak PBB untuk fokus pada mengatasi kemiskinan, yang merupakan salah satu faktor kunci di balik eksodus berkelanjutan dari etnis minoritas Muslim dari negara bagian Rakhine Myanmar, dan untuk menemukan cara-cara meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Para pengungsi Rohingya berhak mendapatkan hak-hak dasar mereka”, ucap Prayuth.

Prayuth mengatakan, pertemuan regional dalam sebuah forum bagi semua negara yang bersangkutan, untuk berbagi pandangan mereka.

“Kami berharap pertemuan itu akan menunjukkan kesatuan dan tanggung jawab terhadap sesama manusia negara Asean,” paparnya.

Bantuan Kemanusiaan

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-chan  mengatakan, bahwa Thailand telah memperlakukan migran Rohingya berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Juru bicara pemerintah Deputi Mayor Jenderal Sansern Kaewkamchand menyebutkan, semua orang Rohingya yang memasuki Thailand memang dianggap sebagai migran ilegal berdasarkan hukum Thailand.

“Namun meski demikian, negara bersedia untuk menyediakan mereka bantuan kemanusiaan,” ujar Sansern Kaewkamchand.

Pihak angkatan laut Thaiand juga telah meningkatkan patroli laut untuk memantau kapal Rohingya migran di perairan Thailand, dan menyediakan mereka makanan dan air minum,

“Kami juga berusaha memperbaiki kapal mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan mereka”, kata Sansern.

Dia menegaskan, pemerintah telah menindak jaringan yang terlibat dalam perdagangan Rohingya, dan mencegah mereka dari menggunakan Thailand sebagai rute transit bagi orang-orang yang diperdagangkan.

Sunai Phasuk, perwakilan Human Rights Watch di Thailand, mengatakan ASEAN dan Barat harus menekan Myanmar, yang menolak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis, dan untuk berbuat lebih banyak untuk memecahkan masalah Rohingya.

Sunai mengatakan beberapa negara telah memberikan sikap mereka terhadap Myanmar, yang telah memberlakukan reformasi ekonomi dan politik yang meluas, sejak muncul pemerintahan militer pada tahun 2011.

“Namun, ada kekhawatiran yang berkembang mengenai hak asasi manusia di Myanmar,” ujar Sunai mengutip laporan Human Rights Watch Thailand.

Ia mencatat, orang-orang Rohingya telah dianiaya di Myanmar, dan ini termasuk melanggar hukum internasional.

PBB telah mendesak Thailand untuk membangun kamp-kamp sementara untuk pengungsi Rohingya. Meskipun Thailand sendiri masih enggan untuk memikul tanggung jawab menjaga migran dari kekhawatiran untuk keamanan nasional dan biaya yang diperlukan.

Sunai Phasuk mengatakan, Thailand harus meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mendirikan penampungan sementara untuk para migran di Thailand. Sebab menurutnya,  UNHCR memiliki pengalaman dalam seleksi migran dan mengirim mereka ke negara-negara lain. Dengan cara ini, Thailand tidak akan memikul beban biaya dalam menjalankan kamp, karena sudah ditanggung UNHCR. (T/nis/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)