New York, MINA – PBB mengatakan pada Kamis (20/9) bahwa tidak ada langkah yang diambil Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang mereka duduki.
Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Koordinator Khusus untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov memberi penjelasan kepada anggota Dewan tentang status terkini konflik Israel-Palestina, demikian Anadolu Agency melaporkan yang dikutip MINA.
“Semua aktivitas permukiman merupakan pelanggaran hukum internasional,” katanya.
Mladenov juga mengatakan, sekitar 2.800 unit rumah di wilayah Tepi Barat telah disetujui oleh pemerintah Israel. Sementara itu, 117 rumah warga Palestina dihancurkan atau disita di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sehingga mengakibatkan 145 warga Palestina mengungsi.
Baca Juga: Al-Qassam Hancurkan Pengangkut Pasukan Israel di Jabalia
Dia memberi contoh desa Badui Khan al-Ahmar, yang direbut oleh Israel dan dinyatakan sebagai “zona militer tertutup”.
Lebih jauh lagi, Mladenov membahas situasi yang lebih luas dalam konflik, ia menyerukan Israel untuk mengakhiri semua tindakan yang membahayakan kehidupan orang Palestina.
Mladenov juga mendesak semua pihak untuk mendukung situasi kemanusiaan di Gaza yang ia sebut akan meledak sebentar lagi.
Beberapa negara anggota lain juga berbicara tentang perlunya Israel menghentikan aktivitas permukiman dan mendukung solusi dua negara.
Baca Juga: Zionis Israel Serang Pelabuhan Al-Bayda dan Latakia, Suriah
“Inggris tetap berkomitmen untuk mencapai solusi dua negara yang mengarah pada keamanan Israel di samping negara Palestina yang layak berdaulat, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama,” kata Duta Besar Inggris Karen Pierce.
Sedangkan Amerika Serikat (AS) menentang pernyataan tersebut dan menyebut mereka tidak adil.
“Perdebatan Timur Tengah ini telah berlebihan dan tidak adil jika hanya terfokus pada Israel,” kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. (T/Ast/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Majelis Umum PBB akan Beri Suara untuk Gencatan Senjata ‘Tanpa Syarat’ di Gaza