EREKAT : HAMAS BUKAN ORGANISASI TERORIS

Ramallah, 27 Jumadil Akhir 1435/27 April 2014 (MINA) – Ketua Negosiator Palestina dari Fatah, Saeb Erekat menegaskan, Hamas memiliki hak untuk tidak mengakui Israel, Hamas yang berbasis Islam itu adalah bagian dari gerakan Palestina, dan bukan gerakan teroris.

Dalam sebuah wawancara dengan Irem News, Erekat menuduh Israel melakukan intervensi terang-terangan dalam setiap urusan Palestina, media  Middle East Monitor (MEMO) melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad.

Petinggi Fatah itu juga menunjukkan, Israel menyadari bahwa sebuah negara Palestina di sepanjang perbatasan 1967 tidak akan layak tanpa rekonsiliasi internal Palestina.

Selain itu, Erekat menuduh Israel menggunakan kesepakatan rekonsiliasi sebagai dalih untuk menghambat negosiasi damai.

Dia juga menganggap peringatan Israel menjatuhkan sanksi terhadap Otoritas Palestina sebagai bentuk “premanisme”, menekankan bahwa tidak ada jalan kembali menuju perundingan kecuali jika Israel memenuhi komitmen-komitmennya.

Sementara Penasihat Media Perdana Menteri Palestina di Jalur Gaza Taher al-Nunu membantah pernyataan definitif yang diterbitkan oleh surat kabar Amerika Serikat The Washington Post baru-baru ini mengenai kemungkinan Hamas mengakui Israel.

Dia menekankan dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun halaman facebook resminya pada Ahad,”pengakuan pada Israel tidak terjadi di masa lalu dan tidak akan pernah terjadi di masa sekarang atau masa depan, menunjukkan ia akan melanjutkan sesuai perosedur hukum, Al-Ray Media Agency melaporkan.

The Washington Post menuduh dengan memelintir pernyataan Al-Nunu bahwa “Hamas tidak menutup kemungkinan mengakui Israel,” dan “masalah itu akan dibahas dengan gerakan Pembebasan Nasional Palestina, Fatah.”

Berita tersebut tersebar luas di media Israel dan internasional yang berbeda dalam terang kesepakatan rekonsiliasi terbaru antara Hamas dan Fatah.

Pada Rabu (24/4) lalu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Fatah dan Hamas mengumumkan kesepakatan persatuan nasional untuk mengakhiri tujuh tahun perpecahan politik antara dua gerakan terbesar Palestina itu.

Kesepakatan tersebut membuat marah Israel, yang menghentikan pembicaraan perdamaian dengan Palestina dan bersumpah melakukan “langkah-langkah” lain yang tidak ditentukan dalam merespon rekonsiliasi Palestina.

Israel dan Amerika Serikat tegas menolak rekonsiliasi Palestina dan mengancam akan memotong bantuan keuangan kepada Orgnisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Kepala Biro Politik Hamas Khalid Misy’al mengatakan, Fatah dan Hamas memiliki “keinginan tulus” untuk bergerak maju dalam fase baru persatuan dan melupakan era perpecahan yang berlangsung selama tujuh tahun.

Berbicara kepada Al-Jazeera, Misy’al mengatakan, “obsesi umum” bagi gerakan-gerakan Palestina adalah mengaktifkan kembali organisasi PLO untuk memulai baru “kemitraan nyata” yang bertujuan menyatukan keputusan Palestina.

Misy’al menekankan, rekonsiliasi Palestina memperkuat rakyat Palestina dalam menghadapi pendudukan Israel, yang menyebarkan pertumpahan darah, menodai tempat-tempat suci, dan menyita tanah mereka.

Mengenai posisi yang populer menuju rekonsiliasi, Misy’al mengatakan, rakyat Palestina masih khawatir dan terus berhati-hati tentang rekonsiliasi karena sebelumnya “kambuh” diikuti beberapa kesepakatan sebelumnya.

Namun, petinggi gerakan Hamas itu berjanji untuk melakukan upaya terbaik guna memimpin kesuksesan proyek Palestina tersebut. Ia menilai apa yang telah dilakukan Fatah dan Hamas sangat “penting ” bagi semua pihak.(T/P02/IR)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)