Pemerintah Israel Didesak Lakukan Referendum Masa Depan Palestina

Tel Aviv, 4 Dzulhijjah 1437/6 September 2016 (MINA) – Pemerintah pada Senin (5/9) didesak oleh sekelompok pejabatnya untuk mengadakan referendum nasional tentang masa depan wilayah Palestina.

Kelompok yang terdiri dari mantan politisi, para pejabat keamanan, seniman dan aktivis sosial Israel tersebut, meluncurkan kampanye “Decision at 50” menjelang perayaan 50 tahun Israel memenangkan perang 1967, waktu ketika Israel merebut Tepi Barat, Al-Quds dan Jalur Gaza.

Kelompok yang dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka Israel itu meyakini bahwa penarikan Israel dari tanah Palestina yang diduduki adalah penting untuk kelangsungan hidup “negara” mereka.

“Setiap hari kendali kami atas wilayah Palestina terus berlanjut, membawa kami lebih dekat ke akhir Israel sebagai negara demokratis orang-orang Yahudi,” kata Ami Ayalon, pendiri kelompok dan mantan kepala badan keamanan internal Shin Bet, demikian Alaraby.co.uk memberitakan yang dikutip MINA.

Kelompok itu mengatakan telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Binyamin Netanyahu, memintanya untuk mengadakan referendum.

Netanyahu sebelumnya menyatakan bahwa ia “melihat” bencana ke depan, tapi dia tidak cukup berani untuk bertindak.

Netanyahu sendiri enggan mendukung gagasan sebuah negara Palestina selama bertahun-tahun. Sementara upaya perdamaian tetap stagnan selama masa tujuh tahun terakhir.

Kelompok ini meyakini, pembentukan negara Palestina akan menjamin masa depan Israel sebagai sebuah negara demokrasi dengan mayoritas warga Yahudi yang solid.

Sejak pendudukan paksa Israel pada tahun 1948, bangsa Palestina telah berusaha untuk mendirikan sebuah negara merdeka.

Dua dekade upaya perdamaian telah berulang kali gagal karena Israel terus mengobarkan perang di Palestina, terutama perang Gaza 2014 yang menewaskan lebih 2.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil. (T/P001/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)