Pemerintah Siapkan Rp.10 Triliun untuk Kartu Pra-Kerja

Jakarta-Tangerang 6, MINA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk kartu pra-kerja. Dana tersebut dirancang untuk pemberian modal kerja dan pelatihan bagi dua juta pemegang kartu pra-kerja.

“Sekarang tengah kita godok. Januari 2020 dijadwalkan selesai,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Efesiensi Pemanfaatan DIPA 2020’ di Jakarta, Kamis (14/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan kebijakan teknis dalam penyaluran kartu pra-kerja, sedang menggodok dan diharapkan dalam waktu dekat kartu pra-kerja sudah dapat dibagikan, sehingga bisa mendorong pengurangan pengangguran.

Dari dua juta kartu pra-kerja, sebanyak 500.000 di antaranya akan berbasis kartu.

Baca Juga: Longsor di Salem, Pemkab Brebes Kerahkan Alat Berat dan Salurkan Bantuan

Sementara sisanya 1,5 juta berbasis digital. Kartu ini tidak seperti bantuan pemerintah lainnya yang sifatnya satu arah. Artinya para pemegang kartu harus mengikuti serangkaian pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bidangnya sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

“Target kita dua juta, sekitar 1,5 juta akan dilakukan secara online dan yang 500.000 manual seperti melalui BLK (Balai Latihan Kerja),” ujar Askolani.

Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dengan SDM yang kompeten. Nantinya, penerima kartu pra-kerja akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia usaha.

“Selain pelatihan, mereka juga diberi insentif untuk jangka tiga bulan. Kenapa 3 bulan? Kita asumsikan dalam masa itu, mereka sudah dapat pekerjaan,” jelas Sekjen

Baca Juga: Tausiyah Kebangsaan, Prof Miftah Faridh: Al-Qur’an Hadits Kunci Hadapi Segala Fitnah Akhir Zaman

Di samping itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Khairul Anwar dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pelatihan untuk pemegang kartu pra-kerja akan betbasis permintaan (demand) dari perusahaan.

“Tempat pelatihan pun kita pilihan yang baik, yang menjamin kemampuan si tenaga kerja. Kita tidak mau asal dapat sertifikat pelatihan, tapi keterampilan mereka harus bener-benar terbukti,” tegas Khairul. (L/R10/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Pembukaan Silaknas ICMI, Prof Arif Satria: Kita Berfokus pada Ketahanan Pangan