Pemerintah Ukraina Tolak Ultimatum Rusia terkait Kota Mariupol

Kiev, MINA – Pemerintah Ukraina mengatakan tidak akan mematuhi ultimatum dari Rusia, setelah Moskow menuntutnya berhenti membela Mariupol yang dikepung, yang kini telah menjadi titik fokus konflik.

Konflik telah membuat hampir seperempat dari 44 juta orang Ukraina meninggalkan rumah mereka. Jerman memperkirakan jumlah pengungsi ke negara tetangga bisa mencapai 10 juta orang dalam beberapa pekan mendatang.

Militer Rusia telah memerintahkan penduduk Mariupol untuk menyerah pada pukul 5 pagi waktu setempat pada Senin (21/3), dengan mengatakan, mereka yang mematuhi perintah ini boleh pergi, sementara mereka yang tinggal akan diserahkan ke pengadilan yang dijalankan oleh separatis yang didukung Moskow, Press TV melaporkan.

Pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky menanggapi bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada ultimatum. “Tidak ada pertanyaan tentang penyerahan apa pun” di Mariupol, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk.

Zelensky mengatakan, tidak mungkin merundingkan penghentian perang di negaranya tanpa bertemu dengan pemimpin Kremlin Presiden Vladimir Putin.

Dia juga mengulangi pengakuannya yang dibuat awal bulan ini bahwa Ukraina sekarang tidak dapat mengamankan keanggotaan NATO.

Sejak pasukan Rusia masuk ke Ukraina bulan lalu, Zelensky telah mengeluarkan seruan yang semakin mendesak untuk pembicaraan guna mengakhiri pertempuran.

Mariupol, kota pelabuhan di Laut Azov yang berpenduduk 400.000 orang, telah kekurangan makanan, obat-obatan, listrik, dan air. (T/RI-1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)