PEMERINTAH YAMAN DAN HOUTHI DEKATI KESEPAKATAN REKONSILIASI

Unjuk rasa anti-pemerintah dilakukan di luar Universitas Sanaa (Gambar: Reuters)
Unjuk rasa anti-pemerintah dilakukan di luar Universitas Sanaa (Gambar: Reuters)

Sanaa, 18 Dzulqa’dah 1435/13 September 2014 (MINA) – Seorang pejabat senior baru-baru ini menyatakan, bahwa Presiden Yaman dan kelompok Houthi telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada Rabu lalu (10/9) dalam upaya untuk mengakhiri krisis di ibu kota Sanaa.

Faris Al-Saqqaf, Penasehat Presiden Transisi Abdo Rabbu Mansour Hadi, mengatakan kepada media, kesepakatan belum secara resmi ditandatangani dan diumumkan, Yemen Post yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu (13/9).

Kesepakatan itu menyebutkan penunjukan perdana menteri baru dan membentuk pemerintahan baru dalam 48 jam, serta memastikan untuk bertemu dengan beberapa tuntutan dari kelompok Houthi sebagai balasan dari pembongkaran tenda dan mengakhiri protes mereka di dalam dan luar ibu kota.

Kelompok ini telah melakukan protes di dalam ibu kota juga memobilisasi di luar,  menuntut penurunan harga BBM yang naik dan mendesak pemerintah mengundurkan diri.

Mereka melanjutkan protes setelah inisiatif baru nasional mereka ditolak. Al-Saqqaf mengatakan, kesepakatan rekonsiliasi juga menyerukan penurunan kembali harga BBM yang baru-baru ini naik sekitar 12%.

Al-Saqqaf menegaskan, bahwa Presiden tidak akan membuat konsesi, termasuk membagi kementerian negara antara faksi-faksi politik dan mencabut seluruh kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Penasihat Khusus PBB di Yaman, Jamal Benomar, diharapkan mengawasi menandatangani kesepakatan rekonsiliasi.

Benomar tiba Kamis di negara itu dalam usahanya untuk mengawasi transisi politik yang didukung Barat.

Dia meminta faksi Yaman menyelesaikan sengketa mereka dan menyimpan perbedaan pendapat mereka dalam rangka mengatasi isu-isu nasional dan membangun sebuah negara modern.

“Kunjungan saya saat ini ke Yaman bertujuan untuk membahas perkembangan terbaru dengan Presiden Hadi dan semua mitra politik dengan cara-cara damai berdasarkan Prakarsa Teluk, hasil dari dialog nasional yang komprehensif dan resolusi Dewan Keamanan PBB,” katanya.

“Yaman berada di persimpangan yang berbahaya,” katanya, sambil mengutuk dan menyesali peristiwa mematikan baru-baru ini. (T/P001/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0