Peneliti LIPI: Kebutuhan Air Bersih Jadi Perhatian Masyarakat Dunia

Jakarta, MINA – Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPK LIPI), Zainal Arifin mengatakan, kebutuhan air bersih dan sumber air yang berkualitas telah menjadi perhatian masyarakat dunia.

“Kualitas air bersih sangat penting untuk kehidupan manusia. Bahkan ketersediaan air bersih bisa mempengaruhi kesejahteraan manusia, mata pencaharian, dan lingkungan yang sehat,” kata Zainal di Jakarta, Selasa (27/11).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan ketersediaan air bersih masuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang artinya saat ini kebutuhan air bersih dari sumber yang berkualitas sangat mendesak.

Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI sekaligus Executive Director APCE, Ignasius Dwi Atmana Sutapa menjelaskan, polutan secara umum terdiri dari kandungan sintesis atau kimia natural atau organisme yang biasanya tidak termonitor atau terdeteksi di lingkungan yang dapat berdampak pada ekosistem dan kesehatan manusia.

Baca Juga: Menag RI dan Dubes Sudan Bahas Kerja Sama Pendidikan

Ignasius juga memaparkan, polutan yang ada di air dapat terdiri dari berbagai macam bahan kimia, logam, surfaktan, aditif industri, dan pelarut.

“Polutan ini dapat berasal dari limbah farmasi, rumah tangga, dan industri yang secara terus menerus dilepaskan ke lingkungan. Bahkan polusi dalam jumlah sangat rendah sekalipun dapat menyebabkan toksisitas kronis, gangguan endoktrin satwa liar dan perkembangan resistensi bakteri patogen,” ungkap Ignasius.

Ia menambahkan, di Asia, konsentrasi antibiotik seperti Oxytetracycline, Trimethoprim dan Sulfamethoxazole tinggi baik dalam air limbah dan air permukaan. Di Indonesia sendiri ada 107 polutan yang muncul senyawa di perairan Cagar Alam Sagara Anakan (Syakti,dkk,2013). Polutan yang paling dominan adalah asam dimecrotic, hyme chromone, valeryl salisilat, dan asam phthalic mono-2-ethylhexyl ester. (R/R09/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mendikti Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Indonesia