Penyelidik PBB: Myanmar Belum Aman Untuk Kepulangan Rohingya

Rakhine, MINA – Penyelidik Independen PBB di Myanmar mengatakan, negara itu belum aman bagi ratusan ribu Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk kembali karena Myanmar gagal membongkar “sistem penganiayaan” Rohingya.

Yanghee Lee mengatakan dalam sebuah laporan kepada Majelis Umum PBB pada Jumat (4/10) bahwa kondisi kehidupan untuk Rohingya yang tersisa di negara bagian Rakihine utara “tetap mengerikan.”

“Rohingya tidak dapat meninggalkan desa mereka dan mencari nafkah,” katanya, seperti disebutkan Washington Post, Jumat (5/10).

Hal itu, menurutnya, membuat mereka bergantung pada bantuan kemanusiaan yang aksesnya “telah sangat berkurang sehingga sarana dasar mereka untuk bertahan hidup telah terpengaruh.”

“Sementara situasi ini berlanjut, tidaklah aman atau berkelanjutan bagi pengungsi untuk kembali,” kata pelapor khusus AS yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Jenewa.

Lee menambahkan, persyaratan pemerintah bahwa setiap pengungsi yang kembali harus memiliki “kartu verifikasi nasional” bukan solusi untuk kewarganegaraan bagi Rohingya.

Muslim Rohingya menuntut agar Myanmar memberi mereka kewarganegaraan, keamanan, dan tanah dan rumah mereka sendiri yang mereka tinggalkan.

Bangsa yang mayoritas beragama Buddha telah menolak untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara.

Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah militer Myanmar memulai kampanye kontra-pemberontakan yang keras terhadap mereka pada Agustus 2017 sebagai tanggapan terhadap serangan pemberontak.

Kampanye, yang telah disebut pembersihan etnis, melibatkan pemerkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah Rohingya.

Lee mengatakan ada hampir 913.000 pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar di Bangladesh, dekat perbatasan Myanmar, termasuk ribuan yang melarikan diri sebelum 2017 dan sekitar 1.100 yang tiba antara Januari dan Juli. (T/RS2/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)