Pertama Kalinya, Pesawat Israel Terbang di Wilayah Udara Sudan

Khortum, MINA – Untuk pertama kalinya, sebuah pesawat Israel terbang melalui wilayah udara Sudan.

Pesawat itu pertama kali lepas landas Senin (10/2) lalu dari Tel Aviv ke ibu kota Kongo, Kinshasa, melewati Terusan Suez, Eritrea, Ethiopia, Kenya, dan Uganda, menghabiskan total tujuh jam di udara.

Namun, pesawat yang sama kembali ke bandara Ben-Gurion di Tel Aviv melalui Republik Afrika Tengah, Sudan dan Mesir, menghabiskan hanya lima setengah jam, MEMO melaporkan, Senin (17/2).

Langkah ini dilakukan menyusul pertemuan baru-baru ini antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, di Uganda, tempat kesepakatan tersebut mengizinkan penerbangan dari dan ke Israel untuk menggunakan wilayah udara Sudan.

“Pertemuan saya dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diadakan tanpa syarat dan berkoordinasi dengan Amerika Serikat,” kata Burhan kepada wartawan setelah pertemuan, menekankan bahwa pembicaraan bersama antara kedua negara akan “berhenti jika tidak ada hasil nyata dari kedua belah pihak.”

“Gambaran untuk Sudan banyak berubah setelah saya bertemu dengan Netanyahu,” kata pemimpin Sudan itu.

Pesawat-pesawat Israel dulu juga terbang di atas Sudan, dengan syarat bahwa mereka harus berhenti di ibu kota Yordania, Amman, atau tujuan lain sehingga penerbangan itu tidak akan terdaftar sebagai Israel. Pesawat pekan lalu tidak memiliki nomor lisensi Israel, tetapi mendarat di Tel Aviv.

Hubungan Israel dengan negara-negara Arab tegang selama bertahun-tahun karena pendudukan beberapa dekade terakhir di Palestina. Belum pernah ada hubungan resmi antara Israel dan negara-negara Arab, kecuali Mesir dan Yordania, yang keduanya terikat dengan dua perjanjian damai dengan Israel.

Pertemuan itu juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dengan dunia Arab dan Islam setelah rencana perdamaian Timur Tengah AS yang baru-baru ini dirilis.

Apa yang disebut rencana “Kesepakatan Abad Ini” juga ditolak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dikatakan kesepakatan itu tidak didasarkan pada pedoman PBB tetapi merupakan pengenaan dari visi Presiden Amerika sendiri Donald Trump tentang solusi dua negara. Kesepakatan itu juga dikecam oleh semua faksi Palestina. (T/R7/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)