Pertempuran Pasukan Myanmar dengan Pemberontak Budha Meningkat

Yangon, MINA – Pemerintah Myanmar memblokir layanan Internet di negara bagian Rakhine  karena terus meningkatnya pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak etnis beragama Buddha, Arakan Army (AA),  selama beberapa bulan terakhir.

Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengarahkan semua penyedia layanan seluler untuk sementara waktu memblokir akses Internet di delapan kota kecil di negara bagian Rakhine utara dan satu di negara bagian Chin yang berdekatan.

“Larangan itu diberlakukan mulai Kamis malam (20/6),” demikin keterangan sekretaris tetap kementerian, Soe Thein  kepada Anadolu Agency yang dikutip MINA, Ahad (23/6).

Dia mengatakan, alasan utama penutupan Internet adalah untuk mencegah layanan dari “penyalahgunaan” oleh kelompok pemberontak Arakan Army (AA), kelompok etnis yang mayoritas beragama Budha memperebutkan otonomi yang lebih besar di wilayah tersebut.

Pemerintah Myanmar menuduh kelompok pemberontak itu mempromosikan propaganda dan informasi yang salah secara online.

“Larangan itu untuk menjaga stabilitas dan hukum dan ketertiban di daerah-daerah ini,” kata Soe Thein .

Menurut dia, larangan itu sesuai dengan pasal 77 UU Telekomunikasi Myanmar yang memberikan wewenang kepada kementerian, dengan persetujuan pemerintah, untuk “sementara menangguhkan layanan untuk keamanan”, namun, itu tidak termasuk layanan suara dan SMS.

Ia menolak memberi jawaban,  kapan larangan akan dicabut.

Khin Saw Wei, seorang anggota parlemen regional, menyuarakan keprihatinan atas larangan itu, dan mengatakan hal itu mengingatkannya pada taktik mantan rezim militer untuk menindak etnis minoritas di masa lalu.

“Kami telah melihat betapa brutalnya tindakan militer terhadap pemberontak etnis dan minoritas lainnya di masa lalu. Jadi ini situasi yang mengkhawatirkan,” katanya melalui telepon,   kepada Anadolu Agency,  Jumat.

Dia meminta pemerintah untuk segera mencabut larangan itu sehingga orang punya hak untuk informasi tentang bentrokan di daerah ini.

“Ini akan mempengaruhi semua sektor termasuk bisnis dan kehidupan sosial,” katanya.

Telenor Myanmar, salah satu penyedia layanan seluler di Myanmar, mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi lebih lanjut tentang alasan penutupan tersebut dan menekankan bahwa kebebasan berekspresi melalui akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan untuk tujuan kemanusiaan, terutama selama masa konflik.

Bagian utara negara bagian Rakhine telah menyaksikan pertempuran bersenjata antara militer dan Tentara Arakan setiap hari sejak kelompok itu melancarkan serangan yang disinkronkan terhadap pos-pos polisi pada bulan Januari, menewaskan 13 perwira.

Tentara Arakan sebelumnya berperang dengan pasukan pemerintah di negara bagian Kachin utara dan negara bagian Shan di timur laut.

Amnesty International baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan yang merinci kejahatan perang yang dilakukan oleh militer selama konflik bersenjata enam bulan terakhir. Ini juga mendokumentasikan pelanggaran hak oleh Tentara Arakan, tetapi pada skala yang lebih rendah. (T/Ast/PI)

Mi’raj News Agency (MINA)