PERTEMUAN REKONSILIASI PALESTINA DIGELAR RABU INI DI KAIRO

Ramallah, 29 Dzulqa’dah 1435/24 September 2014 (MINA) – Anggota senior gerakan Fatah, Azzam Al-Ahmad mengatakan, pertemuan rekonsiliasi Hamas-Fatah selama dua hari digelar pada Rabu ini, untuk menangani isu-isu yang tertunda antara kedua gerakan terkemuka di Palestina itu.

Dia menjelaskan kedua belah pihak, Hamas dan Fatah, akan membahas segala permasalahan antara kedua gerakan dan melengkapi berkas-berkas rekonsiliasi Palestina dengan memberdayakan Pemerintah Konsensus dan mengurangi hambatan yang dihadapi di Gaza.

Al-Ahmad menambahkan, bahwa pihaknya menganggap isu perdamaian dan peperangan sebagai masalah nasional dan bukan keputusan partisan, Kantor Berita Palestina WAFA melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu.

Selain itu, ia menunjukkan bahwa masalah tertunda, seperti akhir dari blokade Israel dan pembukaan perbatasan di Gaza, tidak dapat diselesaikan kecuali di bawah pemerintahan nasional yang diakui serta mengakhiri sepenuhnya perpecahan.

Al-Ahmad menambahkan bahwa langkah-langkah bertahap akan diambil untuk melaksanakan kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai Mei 2011 lalu di bawah naungan Mesir.

Petinggi Hamas, Ismail Haniyah saat berpidato Juli lalu menyerukan kepada semua pihak perlawanan Palestina untuk bersatu melawan serangan Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Dia mengatakan, keputusan bersatunya berbagai seluruh gerakan Palestina merupakan langkah untuk mempertahankan dan melindungi rakyat Palestina.

Haniyyah, menegaskan persatuan merupakan cara terampuh menghadapi Israel dan pihaknya sangat konsisten untuk melaksanakan ketentuan perjanjian rekonsiliasi, pemulihan persatuan nasional, sebagai cara yang paling penting untuk menghadapi Zionis.

Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam pernyataannya beberapa waktu lalu meminta Presiden Mahmoud Abbas agar pemerintah persatuan nasional Palestina dibubarkan.

Pada 23 April lalu, Hamas dan pemerintah otoritas Palestina menandatangani kesepakatan rekonsiliasi yang bertujuan untuk menempa administrasi dan pemerintah bersatu dengan Perdana Menteri Rami Hamdallah.

Perjanjian tersebut menetapkan pembentukan pemerintah konsensus yang dipercayakan untuk menyatukan lembaga-lembaga Palestina dan mempersiapkan diri untuk Pemilu Legislatif dan Presiden.

Poin-poin kesepakatan rekonsiliasi belum sepenuhnya terselesaikan terutama masalah staf pemerintahan dan keamanan di Gaza.

Penyelesaian rekonsiliasi tersebut sempat terhenti saat agresi militer Israel ke Gaza selama 51 hari, pekan ini kedua belah pihak baik Hamas dan Fatah menyepakati untuk bertemu kembali guna membahas persatuan Palestina tersebut.(T/R05/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)