PLO DESAK KUARTET INTERNASIONAL WAJIBKAN ISRAEL AKHIRI PENJAJAHAN

Jericho, 16 Jumadil awwal 1436/7 Maret 2015 (MINA) – Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, mendesak, Kuartet Internasional untuk mewajibkan Israel mematuhi kewajibannya.

Erekat mendesak Kuartet untuk mewajibkan Israel mematuhi kewajibannya, yaitu menghentikan pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Al-Quds Timur, melepaskan rombongan keempat tahanan Palestina, mengembalikan status hukum dan keamanan untuk wilayah Otoritas Palestina.

Selain itu segera mengakhiri penjajahan Israel dan mendirikan negara Palestina di sepanjang perbatasan 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibukotanya, demikian Kantor Berita Palestina WAFA yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu.

Erekat membuat pernyataan selama pertemuan terpisah dengan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Robert Serry, Perwakilan Uni Eropa John Gatt-Rutter, Perwakilan Federasi Rusia untuk Palestina Alexander Rudakov dan Konsul Jenderal Amerika Serikat Michael Ratney.

Pernyataan Erekat dikeluarkan dua hari setelah Dewan Pusat PLO mengadopsi beberapa resolusi besar, termasuk keputusan untuk menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel.

Erekat menambahkan, kecuali jika Israel mematuhi kewajibannya, Dewan Pusat PLO akan menghentikan segala bentuk koordinasi keamanan dan memanggil Israel untuk memikul semua tanggung jawab di bawah hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan.

Menurut pejabat senior PLO, dewan ‘mengikat’ resolusi didasarkan pada penegakan proyek nasional Palestina; pembentukan negara Palestina merdeka pada perbatasan 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibukotanya, resolusi semua masalah status akhir, khususnya masalah pengungsi dan melepaskan tahanan Palestina sesuai dengan resolusi legitimasi internasional yang relevan.

PLO menolak perluasan permukiman ilegal pendudukan Israel yang sedang berlangsung, pemotongan pendapatan pajak Palestina dan penahanan veteran tahanan Palestina pra-Oslo.

Ia menegaskan, dewan juga telah menolak strategi Israel untuk menjaga Jalur Gaza terpisah dari sisa dari wilayah Palestina, karena Israel menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan ada negara Palestina tanpa Gaza.(T/R05/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)