PLO: Sebagian Besar Negara Arab Berhenti Bantu Palestina

Ramallah, MINA- Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erakat mengungkapkan, sebagian besar negara Arab telah berhenti membantu Palestina dalam urusan finansial,  Al-Khaleej Online  melaporkan.

Menandai dimulainya persiapan pertemuan ke-154 para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab, Erekat mengatakan agenda pertemuan tersebut mencakup delapan hal, yang paling utama adalah kerja sama Arab, masalah Palestina, konflik Israel-Arab, urusan Arab, dan keamanan nasional. Memo melaporkan Rabu, (9/9).

“Pesan kami pada pertemuan dewan menteri Liga Arab adalah bahwa kami berharap Anda akan mengambil keputusan untuk mengisi kesenjangan yang dibuat oleh normalisasi UEA-Israel,” kata Erekat.

Ia pun berharap Liga Arab memperbaharui komitmennya terhadap Arab Peace Initiative dan resolusi pertemuan Liga Arab sebelumnya yang diadakan pada 2018 dan 2019.

Erekat berterima kasih kepada negara-negara Arab yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Inisiatif Perdamaian Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, Maroko, Sudan, Aljazair, Kuwait, dan Qatar.

“Kami tidak menginginkan dukungan dari saudara Arab kami yang melebihi kemampuan mereka,” katanya.

“Yang kami butuhkan adalah memperbarui komitmen mereka terhadap Prakarsa Perdamaian yang mereka usulkan dan setujui dan untuk melaksanakan resolusi pertemuan berturut-turut Liga Arab terkait dengan jaringan keamanan keuangan untuk Palestina,” ujarnya.

Pada 13 Agustus, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump  mengumumkan kesepakatan damai antara UEA dan Israel yang ditengahi oleh Washington.

Abu Dhabi mengatakan kesepakatan itu adalah upaya untuk  mencegah rencana aneksasi Tel Aviv   atas Tepi Barat yang diduduki, namun, para penentang percaya upaya normalisasi telah dimulai selama bertahun-tahun karena pejabat Israel telah melakukan kunjungan resmi ke UEA dan menghadiri konferensi di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik atau lainnya dengan negara pendudukan.

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah dengan mengatakan pencaplokan itu  bukan dihentikan,  tetapi hanya ditunda. (T/SH/P2)

Mi’raj News Agency (MINA).