Ramallah, MINA- Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erakat mengungkapkan, sebagian besar negara Arab telah berhenti membantu Palestina dalam urusan finansial, Al-Khaleej Online melaporkan.
Menandai dimulainya persiapan pertemuan ke-154 para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab, Erekat mengatakan agenda pertemuan tersebut mencakup delapan hal, yang paling utama adalah kerja sama Arab, masalah Palestina, konflik Israel-Arab, urusan Arab, dan keamanan nasional. Memo melaporkan Rabu, (9/9).
“Pesan kami pada pertemuan dewan menteri Liga Arab adalah bahwa kami berharap Anda akan mengambil keputusan untuk mengisi kesenjangan yang dibuat oleh normalisasi UEA-Israel,” kata Erekat.
Ia pun berharap Liga Arab memperbaharui komitmennya terhadap Arab Peace Initiative dan resolusi pertemuan Liga Arab sebelumnya yang diadakan pada 2018 dan 2019.
Baca Juga: Al-Qassam Hancurkan Pengangkut Pasukan Israel di Jabalia
Erekat berterima kasih kepada negara-negara Arab yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Inisiatif Perdamaian Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, Maroko, Sudan, Aljazair, Kuwait, dan Qatar.
“Kami tidak menginginkan dukungan dari saudara Arab kami yang melebihi kemampuan mereka,” katanya.
“Yang kami butuhkan adalah memperbarui komitmen mereka terhadap Prakarsa Perdamaian yang mereka usulkan dan setujui dan untuk melaksanakan resolusi pertemuan berturut-turut Liga Arab terkait dengan jaringan keamanan keuangan untuk Palestina,” ujarnya.
Pada 13 Agustus, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kesepakatan damai antara UEA dan Israel yang ditengahi oleh Washington.
Baca Juga: Zionis Israel Serang Pelabuhan Al-Bayda dan Latakia, Suriah
Abu Dhabi mengatakan kesepakatan itu adalah upaya untuk mencegah rencana aneksasi Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki, namun, para penentang percaya upaya normalisasi telah dimulai selama bertahun-tahun karena pejabat Israel telah melakukan kunjungan resmi ke UEA dan menghadiri konferensi di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik atau lainnya dengan negara pendudukan.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah dengan mengatakan pencaplokan itu bukan dihentikan, tetapi hanya ditunda. (T/SH/P2)
Mi’raj News Agency (MINA).
Baca Juga: Majelis Umum PBB akan Beri Suara untuk Gencatan Senjata ‘Tanpa Syarat’ di Gaza