PEMERINTAH PRANCIS SELENGGARAKAN KONFERENSI AKUI ISLAM BAGIAN DARI NEGARANYA

Prancis-300x243.jpg" alt="Perdana menteri Prancis Manuel Valls, saat menghadiri Konferensi di di kementerian dalam negeri yang dihadiri oleh sekitar 120 pemimpin komunitas Muslim dan pejabat pemerintah atas. (Potho: Onislam)" width="300" height="243" /> Perdana menteri Prancis Manuel Valls, saat menghadiri Konferensi di kementerian dalam negeri yang dihadiri oleh sekitar 120 pemimpin komunitas Muslim dan pejabat pemerintah atas. (Potho: Onislam)

Paris, 3 Ramadhan 1436/20 Juni 2015 (MINA) – Pemerintah Prancis menggelar konferensi untuk mengakui Islam sebagai agama terbesar kedua dan menjadikan agama yang mentauhidkan Allah tersebut menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Prancis.

“Islam masih menimbulkan prasangka, kesalahpahaman dan ditolak di beberapa negara. Namun kini sudah menjadi bagian dari kita dan menjadi agama terbesar kedua di negara kita,” kata Perdana Menteri Prancis Manuel Valls, OnIslam memberitakan Rabu (17/6), yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Valls, dalam sebuah pertemuan setengah hari pada Senin (15/6) mengatakan, tidak ada hubungannya antara ektremisme dengan Islam.

Dia mengatakan hal itu di kementerian dalam negeri yang dihadiri oleh sekitar 120 pemimpin komunitas Muslim dan pejabat pemerintah.

“Pidato kebencian, anti-Semitisme bersembunyi di belakang anti-Zionisme,” tegasnya.

Konferensi itu diselenggarakan pada saat meningkatnya kebencian terhadap enam juta warga prancis/">Muslim Prancis, sejak serangan Januari lalu di Paris.

Penelitian Nasional Perancis Melawan Islamophobia mengatakan lebih dari 100 insiden yang mereka terima sejak serangan Charlie Hebdo 7-9 Januari lalu.

Penelitian tersebut juga mencatat, lebih dari 222 tindakan yang terpisah dari perilaku anti-Muslim pada Januari setelah serangan tersebut.

Pada April lalu, lembaga tersebut memperingatkan peningkatan belum pernah terjadi sebelumnya dalam serangan Islamophobia di Prancis selama tiga bulan pertama 2015, naik enam kali lipat dibanding 2014.

Tindakan Islamophobia meningkat 500% dibanding dengan priode yang sama pada 2011, menurut catatan lembaga tersebut.

Saatnya Bertindak

Mengenai seruan yang sering dilakukan oleh para pemimpin Prancis sayap kanan untuk mengekang kegiatan komunitas Muslim terbesar di Eropa, para pemimpin Muslim meminta pemerintah untuk bertindak melawan aksi tersebut.

“Hari ini situasi panggilan untuk memperbaharui perhatian dari kekuatan masyarakat. Forum ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengekspresikan ketidaknyamanan kami dengan yang disatukan dengan Islam”, kata Dalil Boubakeur, presiden Dewan Muslim Perancis (CFCM).

Dia mengatakan mereka yang melakukan kegiatan serangan “Jihad” memiliki dunia yang berbeda yang dilakukan oleh Islam.

Pada bagian itu, Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve meyakinkan prancis/">Muslim Prancis tentang keselamatan mereka, dan berkomitmen untuk mempertahankan perlindungan keamanan masjid.

“Saya ingin berkomitmen dengan totalitas untuk melindungi tempat-tempat ibadah Anda selama ancaman ada,” kata Cazeneuve.

Untuk saat ini, sekitar 40% dari masjid Prancis berada di bawah beberapa jenis perlindungan polisi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri memperkirakan serangan Islamofobia di sejumlah titik, mencatat bahwa banyak korban memilih untuk tidak melaporkan serangan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Ia mengklaim, enggannya melaporkan serangan tersebut menyebabkan meremehkan kekerasan anti-Muslim yang terjadi di negaranya.

“Saya ingin kita untuk berjuang bersama-sama melawan ketakutan ini dan korban harus melaporkan tindakan dan ancaman yang mereka alami,” katanya.

Perancis adalah rumah bagi komunitas Muslim dari hampir enam juta, yang terbesar di Eropa. Muslim Perancis telah mengeluh atas diskriminasi yang dialami mereka untuk menjalankan rutinitas ibadah sehari-hari.

Akhir Mei lalu, walikota Perancis menyatakan bahwa Islam akan dilarang dari negara itu pada 2027, diusir dari partai oposisi konservatif utama Perancis setelah sayap kanan menolak seruan yang tidak dapat diterima. (T/P004/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)