Pusat Studi: Penghancuran Warisan Budaya di Kashmir dan Palestina

London, MINA – Pusat Studi Timur Tengah dan Afrika CMEA (Center for Middle East and Africa) bekerjasama denga Middle East Monitor (MEMO) London, dalam diskusi webnar pada Kamis (10/9) menyebutkan, telah terjadi penghancuran warisan budaya asli di Kashmir dan Palestina.

Direktur CMEA Amina Khan menguraikan beberapa kesamaan antara dua konflik berkepanjangan dan paling mematikan, Kashmir dan Palestina. “Sama-sama orang-orang yang sedang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam menghadapi kekejaman.”

Terlepas dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang mengakui hak atas budaya, keragaman dan penentuan nasib sendiri, “telah berlngsung genosida budaya, baik Israel yang menyamarkan pendudukan brutalnya dengan menyalahkan pemboman bunuh diri oleh warga Palestina, serta India yang menggunakan alasan terorisme untuk membela tindakan pemerintahnya terhadap warga sipil tak berdosa di Kashmir.”

Dr Daud Abdullah, Direktur MEMO menjelaskan adanya penjarahan dan perusakan kekayaan budaya yang merupakan ciri utama dari konflik bersenjata sejak dahulu kala.

“Pendudukan menganggapnya sebagai hak mereka untuk merampas warisan budaya dari penduduk yang kalah,” ujarnya.

Abdullah mencatat, dalam kasus Palestina dan Kashmir, telah terjadi hilangnya kekayaan budaya dan warisan yang sangat besar. Bangunan, museum dan arsip dijarah. Sementara festival, bahasa dan praktik budaya, dihancurkan atau dihambat.

Presiden Azad Kashmir, Sardar Masood Khan, dalam pembicaraan menyoroti beberapa aspek yang tumpang tindih dari dua perjuangan Kashmir dan Palestina.

Berbicara tentang peran dan tanggung jawab PBB, ia menyampaikan bahwa organisasi tersebut memiliki kewajiban untuk menghormati suara dan hak rakyat Palestina dan Kashmir dalam perjuangannya untuk hak penentuan nasib sendiri.

“Ada beberapa tahapan genosida, diskriminasi, dehumanisasi, penganiayaan dan pemusnahan akhir di kedua wilayah tersebut. Namun, Palestina menerima dukungan internasional yang luas, sedangkan Kashmir tidak mendapatkan tingkat perhatian yang sama.

Hadir dalam diskusi virtual, Presiden Masyarakat Tanah Palestina dan sejarawan Dr Salman Abu Sitta, istri dari Ketua Jammu dan Kashmir Liberation Front (JKLF) yang ditahan Mushaal Hussein Mullick, mantan Wakil Penasihat Hukum untuk Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris dan Otoritas Palestina Kevin Chamberlain, dan Asisten Profesor di Universitas Quaid-e-Azam Dr Salma Malik.

Ikut serta juga dalam diskusi, arkeolog dan mantan Direktur Museum Palestina Dr Mahmoud Hawari, Asisten Profesor Hubungan Internasional di Universitas Pertahanan Nasional di Pakistan Dr Khuram Iqbal dan Direktur Jenderal Institut Kajian Strategis di Islamabad Duta Besar Aizaz Ahmed Chaudhry. (T/RS2/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)