RAPBN 2016: ANGGARAN INFRASTRUKTUR Rp 313,5 TRILIUN

Jakarta, 29 Syawwal 1436/14 Agustus 2015 (MINA) – Presiden Joko Widodo mengatakan, guna mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun atau 8,0 persen.

Ketentuan mengalokasikan anggarannya yang signifikan itu sejalan dengan program Pemerintah yang kini sedang giat mempercepat pembangunan infrastruktur.

Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN-P tahun 2015.

“Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2016 di depan sidang DPR, Jumat, di Jakarta.

Sementara itu, lanjutnya, untuk subsidi dianggarkan sebesar Rp 201,4 triliun. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp 80,4 triliun, demikian siaran pers Sekretariat Kabinet RI yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Secara keseluruhan, kata Presiden Jokowi, anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun dan belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp 558,7 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.

Adapun total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto. “Defisit RAPBN Tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun,” kata Presiden Jokowi.

Presiden berharap pembahasan RUU tentang APBN serta Nota Keuangan Tahun 2016 itu dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Rapat paripurna DPR-RI ini dipimpin oleh ketuanya Setya Novanto, dan juga d8ihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK).(T/R05/P2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)