RAPBN 2019 Ditargetkan Rp 2.439 Triliun

Jakarta, MINA – Pemerintah menargetkan anggaran belanja negara untuk tahun 2019 mendatang sebesar Rp 2.439,7 triliun sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Kamis (16/8) pagi .

“Target tersebut lebih tinggi 10 persen dibanding perkiraan realisasi belanja negara tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di awal kepemimpinan Jokowi sebesar Rp 1.777,2 triliun,”  kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama di Jakarta Hall Convention Center (JHCC), Jakarta, Kamis (16/8).

Ia menjelaskan, RAPBN 2019  akan difokuskan pada lima hal yaitu pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, membangun infrastruktur dalam rangka pemerataan, reformasi birokrasi, serta untuk pesta demokrasi.

“APBN dipakai secara aktif untuk membantu investasi. Itu fokus belanja tahun 2019,” kata Sri Mulyani.

Ia memaparkan, untuk anggaran pendidikan, direncanakan sebesar Rp 487, 9 triliun. Dana itu juga akan disalurkan untuk 21,5 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), 471,8 ribu mahasiswa yang mendapat program bidikmisi, penguatan pendidikan vokasi, dan pembangunan sarana prasarana.

“Untuk kesehatan, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 122 triliun. Dana itu kita salurkan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta jiwa orang,” katanya.

Untuk infrastruktur, kata Sri Mulyani, prioritas utama pemerintah adalah pembangunan jalan sepanjang 2.007 km, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 162 ribu Ha, pembangunan rumah susun dan khusus sebanyak 10.742 unit, pembangunan rel kereta api sepanjang 415,2 km’sp, serta pembangunan bendungan sebanyak 48 unit.

Sementara untuk program perlindungan sosial, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penerima PKH (Program Keluarga Harapan) buat 10 juta orang, sama dengan tahun ini.

“Walaupun jumlah penerimanya sama namun anggarannya naik dua kali lipat. Jika saat ini rata-rata keluarga mendapatkan Rp. 1,7 juta, nanti akan naik dua kali lipat,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, itu adalah suatu kenaikan agar apa yang disebut kerentanan yang disampaikan bahwa mereka yang nyaris miskin atau yang miskin itu tidak terkena dampak goncangan seperti sekarang yang kita lihat makin tinggi.

“Kita juga banyak program lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 15,6 juta keluarga dengan perbaikan penyaluran, subsidi bunga untuk usaha kecil menengah maupun untuk Bank Wakaf,” ujarnya.

Berikutnya untuk anggaran pesta demokrasi yaitu pemilu. Selain itu, juga untuk keamanan kemudian untuk peningkatan reformasi birokrasi terutama tunjangan kinerja, karena mereka banyak kementerian lembaga yang meningkat melaksanakan reformasi birokrasi.

“Lainnya adalah anggaran pertahanan dan keamanan meliputi pembangunan industri pertahanan, pengamanan kawasan perbatasan, penanggulangan terorisme dan penanganan konflik sosial politik,” katanya. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)