Ratusan Aktivis Yordania Tolak Kesepakatan Gas dengan Israel

Amman, 27 Dzulhijjah 1437/29 September 2016 (MINA) – , anggota parlemen, dan asosiasi profesional pada Selasa (27/9) menyatakan kemarahan dan keprihatinannya atas kesepakatan gas yang ditandatangani sehari sebelumnya antara pemerintah Yordania dengan Israel.

Aktivis secara online meluncurkan kampanye elektronik menggunakan hashtag “Gas musuh adalah pendudukan” di media sosial sebagai protes terhadap normalisasi dengan Israel.

Kantor Berita Islam MINA dari sumber The Pusat Informasi Palestina (PIC) melaporkan, ratusan aktivis juga mengambil bagian dalam aksi di luar kantor Kementerian Energi di Amman untuk memprotes perjanjian pemerintah untuk mengimpor gas alam dari Israel.

Puluhan anggota parlemen Yordania dan tokoh nasional juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas perjanjian tersebut, menunjukkan penolakan total mengimpor gas dari Israel.

Ketua Komite Yordania Melawan Normalisasi Manaf Magali mengatakan, menentang kesepakatan gas sejak pertama kali diumumkan dua tahun lalu.

“Kesepakatan untuk membeli gas dari Israel adalah ilegal dan tidak konstitusional,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis BDS Massira Malla menegaskan bahwa gas yang diimpor adalah gas yang dicuri dari Palestina.

Anggota Parlemen Yordania Salah Armouti menganggap kesepakatan gas dengan Israel sebagai pendudukan baru.

Koordinator Kampanye Nasional Yordania untuk Melawan Gas dengan Badan Zionis mengumumkan, mereka akan menggelar aksi protes lebih besar lagi setelah shalat Jumat besok di pusat kota Amman, menyerukan pembatalan perjanjian.

Pada hari Senin (26/9), kesepakatan gas ditandatangani antara Jordan National Electric Power Company (NEPCO) dengan Israel.

Menurut laporan, Yordania akan memasok sekitar 45 miliar meter kubik gas dari Israel selama 15 tahun. Kesepakatan ini bernilai sekitar 10 dolar miliar AS (sekitar Rp129 triliun).

Protes menunjukkan bahwa gas di areal Leviathan sangat mungkin berasal dari perairan teritorial Palestina di lepas pantai Jalur Gaza. (T/P4/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)