Ribuan Warga Bangladesh Siap Hadang PM India di Bandara

Dhaka, MINA – Ribuan warga Bangladesh turun ke jalan dan siap menghadang di bandara kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi ke negara itu pada 17 Maret.

Warga mengajukan protes keras terhadap Modi atas bentrokan komunal di New Delhi yang menewaskan 51 orang  Muslim dan melukai 400 orang lainnya. Sputnik News melaporkan, Sabtu (7/3).

Pertemuan massa dimulai dari Masjid Nasional Baitul Mukarram di Dhaka dan memblokir beberapa jalan di Ibu Kota, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan.

“Kami tidak akan membiarkan dia datang ke sini. Jika pemerintah tidak menarik undangan Modi, bandara akan kami tutup pada 17 Maret,” tegas massa.

Hastag ramai di medsos di antaranya #GetOutModi, #GoBackModi, # DelhiRiots2020, dan #AntiMuslimRiot.

Modi dijadwalkan akan mengunjungi tetangganya, Bangladesh, pada 17 Maret sebagai tamu undangan untuk peringatan 100 tahun pemimpin pendiri Bangladesh, Mujibur Rahman.

Para pengunjuk rasa melemparkan batu ke poster-poster Modi dan membakar potretnya, serta meneriakkan slogan-slogan dan membawa spanduk bertuliskan, “Berhenti membunuh Muslim di Delhi dan Kashmir” dan “Selamatkan Muslim India”.

Para pengunjuk rasa menuntut Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina untuk membatalkan kunjungan Modi dalam peringatan tersebut.

Menurut laporan, partai-partai Islam di Bangladesh telah mengumumkan protes di seluruh negeri dan rantai manusia akan dibentuk. Para pemrotes diminta bergabung dengan rapat umum mengenakan kafan hitam, membawa bendera hitam, dan sepatu.

Para pengunjuk rasa juga berencana menutup jalur bandara pada 17 Maret.

Partai-partai Islam gabungan telah mengumumkan protes nasional pada 12 Maret untuk mencegah kedatangan Modi di Bangladesh.

Menyikapi kritik itu, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan, “India semakin mengenal siapa sebenarnya teman-teman kita.”

Pada edisi keenam dari KTT Bisnis Global di Delhi, Jaishankar menyatakan bahwa India tidak bisa bermain seperti yang sebelumnya ketika negara itu sangat defensif, “kemampuan kami lebih sedikit, risiko lebih banyak, dan ancaman lebih tinggi.”

“Ada saat ketika India sangat defensif. Kita tidak bisa melakukan itu lagi, kita adalah ekonomi terbesar ke-5 di dunia. Sekarang sifat dunia telah berubah,” kata Jaishankar dan menambahkan, Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) telah disalahpahami.

Mengklarifikasi UU CAA yang disahkan untuk memberikan kewarganegaraan kepada imigran ilegal non-Muslim dari tiga negara tetangga, Jaishankar mengatakan bahwa pemerintah berusaha mengurangi sejumlah besar orang tanpa kewarganegaraan di negara tersebut. (T/RS2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)