Sekjen PBB Sambut Kembalinya AS ke Perjanjian Paris

New York, MINA – Menyusul pelantikan Presiden Amerika Serikat pada hari Rabu (20/1), Sekretaris Jenderal PBB mengatakan dia menantikan era kepemimpinan baru untuk mempercepat aksi iklim, dengan AS kembali ke dalam .

Presiden Biden menandatangani perintah eksekutif di Gedung Putih hanya beberapa jam setelah dilantik, untuk membatalkan penarikan pemerintah sebelumnya dari perjanjian 2015, yang berupaya membatasi pemanasan global dan mengurangi emisi gas rumah kaca, demikian dikutip dari laman resmi PBB.

“Saya dengan hangat menyambut langkah-langkah Presiden Biden untuk memasukkan kembali Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan bergabung dengan koalisi pemerintah, kota, negara bagian, bisnis dan orang-orang yang sedang berkembang yang mengambil tindakan ambisius untuk menghadapi krisis iklim,” kata itu dalam sebuah pernyataan.

AS termasuk di antara 194 negara yang menandatangani Perjanjian pada Desember 2015 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.

Penggantinya, , kemudian mengumumkan bahwa negara itu menarik diri dari perjanjian tersebut.

Perjanjian Paris mengharuskan pemerintah untuk berkomitmen pada tindakan iklim melalui rencana yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

Dalam perjanjian itu, negara-negara penghasil setengah dari semua polusi karbon global berkomitmen untuk netralitas karbon, atau emisi nol-bersih, setelah pertemuan puncak yang diadakan bulan lalu.

“Komitmen Presiden Biden hari ini menjadikan angka itu menjadi dua pertiga. Tapi jalannya masih sangat panjang,” katanya.

“Krisis iklim terus memburuk, dan waktu hampir habis untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius dan membangun masyarakat yang lebih tahan iklim yang membantu melindungi yang paling rentan,” ujarnya. (T/R7/P1

Mi’raj News Agency (MINA)