Sikapi Tren Islamofobia, Modi: COVID-19 Tidak Kenal Ras dan Agama

Mengakhiri tren islamofobia yang berkembang di India, Perdana Menteri Narendra Modi akhirnya mendesak “persatuan dan persaudaraan” dan menekankan bahwa penyakit virus corona (COVID-19) tidak menyerang orang berdasarkan ras atau agama.

“Respons dan perilaku kita setelahnya hendaknya mementingkan persatuan dan persaudaraan. Kita bersama dalam hal ini. Kita bersama-sama menghadapi tantangan bersama. Masa depan adalah tentang kebersamaan dan ketahanan,” kata Modi di Twitter pada Ahad, 19 April 2020.

Pernyataan perdana menteri tersebut menyusul lonjakan retorika dan serangan anti-Muslim setelah para pejabat menuduh pertemuan Jamaat Tablighi (TJ) yang berbasis di Delhi mungkin telah menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 pada awal Maret.

“Dari 14.378 kasus COVID-19 positif di seluruh negeri, 4.291 di antaranya terkait dengan jemaat di daerah Nizamuddin, Delhi,” kata Lav Agarawal, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Ahad, dalam konferensi pers reguler.

Pernyataan itu disambut banyak kritik dari beberapa pihak. Harjit Singh Bhati, presiden LSM Forum Medis Progresif dan Ilmiah yang berbasis di Delhi, keberatan dengan “memilih Tablighi”.

“Ketika pemerintah mulai memilih kelompok tertentu untuk penyebaran virus, ini menciptakan pola pikir anti-Muslim di antara orang-orang. Gelombang serangan anti-Muslim di India tidak dapat dipisahkan dari pesan seperti itu dari pemerintah,” kata Bhati kepada Arab News.

Stigmatisasi TJ adalah salah satu dari beberapa contoh meningkatnya marginalisasi dan pelecehan yang dihadapi umat Islam.

Satu contoh baru-baru ini adalah Rumah Sakit Kanker Valentis di Meerut, 100 km barat Delhi, yang menerbitkan pengumuman di surat kabar pada hari Jumat, 17 April, yang mengatakan bahwa “setiap (pasien) Muslim atau pelayannya yang ingin memasuki rumah sakit untuk perawatan harus membawa sertifikat negatif COVID -19.”

Pengumuman menyalahkan TJ atas lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kasus COVID-19. Sehari kemudian, setelah kritik pedas, rumah sakit terpaksa mengeluarkan permintaan maaf.

“Pengumuman itu tidak dimaksudkan untuk melukai perasaan keagamaan siapa pun. Itu adalah upaya untuk memastikan keselamatan semua orang, termasuk umat Islam,” kata Dr. Amit Jain, anggota komite pelaksana rumah sakit, kepada media setelah kasus itu diajukan ke kepolisian terhadap rumah sakit tersebut.

Pada hari Ahad, seorang wanita Muslim dari Negara Bagian Jharkhand, India timur, mengaku bahwa ia mengalami keguguran setelah ditolak masuk ke rumah sakit setempat di Jamshedpur.

Rizwana Khatun (30) telah bergegas ke rumah sakit setelah dia mulai pendarahan. Alih-alih diterima, ia diminta untuk “membersihkan darahnya sendiri” dan secara fisik diserang.

“Saya dipukuli dengan sandal oleh staf rumah sakit, yang menuduh saya menyebarkan virus. Saya sangat kesakitan, dan saya segera dilarikan ke rumah sakit swasta di mana para dokter mengatakan bahwa anak itu sudah mati,” kata Khatun dalam suratnya kepada Ketua Menteri Negara Bagian.

Bhati mengatakan bahwa laporan itu adalah “hal yang sangat menyedihkan untuk didengar.”

“Mahasiswa kedokteran diajarkan untuk mengabdikan diri pada pelayanan kemanusiaan. Otoritas yang lebih tinggi memungkinkan lingkungan memburuk dengan cara ini,” katanya.

Pengamat mengatakan bahwa peningkatan polarisasi sudah lama terjadi.

“Polarisasi yang tumbuh tentu mempengaruhi kehidupan sehari-hari di komunitas Muslim di India. Retorika publik anti-Muslim yang didorong oleh media akan semakin menjelek-jelekkan umat Islam dan dapat menyebabkan krisis besar,” kata Dr. Hilal Ahmad dari Pusat Pemikir Pusat Studi untuk Masyarakat Berkembang yang berbasis di New Delhi kepada Arab News.

Dr Apoorva Anand dari Universitas Delhi senada dengan pandangan itu.

“India telah menjadi negara mayoritas yang pantas. Apa yang kami lihat adalah kegagalan komunitas internasional dan institusi India, termasuk mahkamah agung, parlemen, dan media. Di bawah dalih melawan virus, polisi di Delhi menangkap aktivis Muslim yang memprotes undang-undang kewarganegaraan diskriminatif beberapa bulan yang lalu,” kata Anand. (AT/RI-1/P2)

 

Sumber: Arab News

 

Mi’raj News Agency (MINA)