Sukamta: Indonesia Harus Tingkatkan Sistem Keamanan Laut

Jakarta, MINA – Dalam beberapa hari terakhir, beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan asing di perairan Natuna.

Herman, Ketua Nelayan Lubuk Lumbang di Kabupaten Natuna dalam keterangannya mengatakan, kapal coast guard Cina turut mengawal kapal-kapal ikan dari negaranya yang mencuri di perairan Indonesia, dan mengusir anggota kelompoknya. Padahal sedang berada di wilayah Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta kepada MINA, Senin (30/12), menegaskan, fenomena tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara kapal nelayan Indonesia yang berhadapan dengan kapal coast guard Cina yang sedang mengawal nelayan mereka mencuri ikan di wilayah RI.

“Ini menunjukkan kita masih perlu meningkatkan Sistem Keamanan Laut kita. Badan Keamanan Laut (Bakamla) selama ini melaksanakan fungsinya berdasar Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menyesalkan kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia dengan bersikap sampai mengusir nelayan, seolah-seolah perairan itu masuk wilayahnya Cina.

“Hal ini tentu tak bisa dibiarkan. Ke depannya kita harus lebih memikirkan keamanan di daerah perbatasan seperti Natuna ini,” tegasnya.

Sukamta menggarisbawahi bahwa sistem keamanan laut Indonesia selama ini berjalan dengan Multi Agency Single Task. Artinya beberapa kementerian/lembaga memiliki tugas penegakan hukum di laut.

Menurut dia, hal ini tentunya menyebakan penegakan keamanan di laut tidak efektif dan tumpang tindih serta borosnya anggaran. Masalah ini perlu dipikirkan agar berjalan dengan Single Agency Multi Task.

“Saya mendorong dibahasnya RUU Keamanan Laut yang sudah masuk Prolegnas 2019-2024. Dengan RUU ini kita harapkan sistem keamanan laut serta fungsi Bakamla menjadi jelas dan lebih kuat, juga memaksimalkan pemenuhan alutsista keamanan laut, sehingga dapat memberi efek gentar kepada kapal-kapal asing agar tidak berani melanggar wilayah laut kita,” katanya.

Diusir dan balik lagi

Kepala Bakamla, Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti kapal asing yang kembali marak di Laut Natuna, Kepri. Nelayan menyebut, kapal itu ‘menyerbu’ Natuna sepekan setelah Susi Pudjiastuti tak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Ini sudah kami koordinasi kan kepada Kemenkopolhukam, kementerian luar negeri. Karena walaupun bagaimana tentunya kita harus melakukan suatu kegiatan yang ada orkestra dari segi diplomasi ada di kementerian luar negeri,” ujar Taufiq di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Taufiq juga melaporkan hal ini ke Presiden Jokowi. Ia menjelaskan, sebenarnya pihaknya telah mengusir kapal-kapal asing tersebut. Namun, lagi-lagi kapal itu kembali lagi.

“Diperkirakan tanggal 17 (Desember) mereka masuk ternyata mereka masuk tanggal 19 nah kita temukan kita usir. Tapi tanggal 24 dia (kapal asing) kembali, kembali lagi dengan perbuatan nah kita tetap hadir di sana,” katanya. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)