Sukamta: Rekonsiliasi Hamas-Fatah Harus Terus Dijaga

– Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) RI , Sukamta. Foto: Nidiya/MINA

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) RI, Sukamta mengatakan, rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah harus terus dijaga, mengingat rekonsiliasi sebelumnya mengalami kegagalan.

“Ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tercapainya kemerdekaan Palestina. Faktor internal di antaranya adalah ketidaksolidan Palestina. Faktor eksternal diantaranya adalah dinamika sikap politik elit negara-negara besar seperti misalnya Amerika Serikat di bawah Trump, menguatnya kelompok ultra kanan di Eropa dan negara-negara Timur Tengah sendiri yang sibuk dengan konflik masing-masing,” ujar Sukamta dalam acara “50 Tahun Pendudukan Israel terhadap Wilayah Palestina,” di Jakarta, Rabu (1/11).

Ia menjelaskan, perkembangan kondisi internal Palestina hari ini cukup signifikan dengan ditandatanganinya rekonsiliasi antara Hamas dengan Fatah yang selama satu dekade berseteru.

“Indonesia sebagai salah satu anggota OKI dapat terus menggalang dukungan internasional untuk Palestina. Di antaranya dengan mendorong OKI agar membentuk komite khusus yang bertugas menindaklanjuti 23 isi kesepakatan KTT Luar Biasa OKI 2016 lalu di Jakarta yang lebih dikenal dengan Deklarasi Jakarta,” katanya.

Sukamta menjelaskan, perlu juga didorong dukungan internasional untuk terus meningkatkan status keanggotaan Palestina di PBB.

“Indonesia juga diharapkan dapat menularkan pengalamannya dalam mencapai kemerdekaan dengan dua jalur, yaitu jalur perjuangan senjata sekaligus perjuangan lewat jalur diplomasi di forum-forum internasional,” katanya.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Amnesty International bekerja sama dengan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.

Adapun acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh diantaranya, Kuasa Usaha Kedubes Palestina di Indonesia Taher Ibrahim Abdallah Hamad, Direktur Amnesty Internaional Usman Hamid, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya. (L/R10/R04/R01)

 

Mi’raj News Agency (MINA)