HANIYAH PASTIKAN REKONSILIASI BERLANJUT

Gaza City, 15 Jumadil Akhir 1435/15 April 2014 (MINA) – Perdana Menteri Palestina di Jalur Gaza Ismail Haniyah mengatakan, delegasi dari gerakan Fatah akan tiba di Jalur Gaza pekan depan untuk membahas rekonsiliasi nasional Palestina.

Haniyah mengatakan dirinya telah menelepon Azzam Al-Ahmad, pejabat Fatah yang bertanggung jawab atas berkas rekonsiliasi, dan membuat pengaturan untuk kunjungannya ke Gaza, Al-Resalah melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa.

Ismail Haniyah juga menyatakan ketertarikan pada kelanjutan mediasi Mesir dari proses rekonsiliasi Palestina.

Dia menghargai peran Mesir dalam bidang itu selama percakapan telepon dengan para pejabat intelijen Mesir pada Senin kemarin.

Haniyah menambahkan, dirinya memberikan penjelasan kepada para pejabat intelijen langkah terbaru dalam proses rekonsiliasi termasuk kunjungan delegasi yang dikirim oleh Mahmoud Abbas itu.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan untuk mengirim delegasi ke Jalur Gaza untuk membahas kemungkinan rekonsiliasi nasional dengan gerakan Islam Hamas yang memerintah Gaza.

Delegasi tersebut meliputi Mustafa Barghouti (Sekretaris Inisiatif Palestina), Bassam Salahi (Sekretaris Partai Komunis Palestina), Jammel Shehada (Sekretaris Front Pembebasan Arab), dan Munieb al-Masri (Kepala Forum Nasional Palestina).

Mustafa al-Barghouti, pemimpin Inisiatif Nasional Palestina dan salah satu delegasi yang ditunjuk Abbas ke Jalur Gaza, mengatakan kunjungan itu dimaksudkan untuk membahas mekanisme konkret dalam membentuk pemerintahan persatuan nasional dan menetapkan tanggal untuk mengadakan pemilihan umum.

Haniyah sebelumnya telah menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kemajuan akan dicapai beberapa hari mendatang dalam proses rekonsiliasi.

Sejak awal keretakan Palestina, Hamas dan partai Fatah Abbas telah mencapai beberapa kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan yang mempersiapkan untuk mengadakan pemilihan baru.

Namun, tidak ada kesepakatan tersebut dilaksanakan sebagai Hamas bersikeras bahwa pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum isu-isu kontroversial diselesaikan.

Perselisihan antara Hamas dan Fatah melebar secara dramatis setelah Hamas memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina pada pemilu 2006.

Pada tahun berikutnya, bentrokan meletus antara dua faksi besar Palestina itu, Hamas membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza, sementara Fatah melakukan hal yang sama di Tepi Barat.

Meskipun perbedaan besar mereka, khususnya melalui pembicaraan damai dengan Israel, kedua pemerintah tetap mempertahankan koordinasi yang cukup besar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Faksi-faksi Palestina telah berupaya mencapai rekonsiliasi nasional selama bertahun-tahun, tetapi selalu gagal.

Pada tahun 2011, Hamas dan Fatah menyepakati kesepakatan rekonsiliasi di bawah sponsor Mesir. Tahun berikutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mempersiapkan pemilihan parlemen.

Barulah pada tahun 2012, kedua fihak mencapai persetujuan dengan menandatangani dua perjanjian -satu di Kairo, Mesir (Februari 2009) dan berikutnya di Doha, Qatar (Februari 2012).

Namun demikian, kedua perjanjian itu belum pernah sepenuhnya dilaksanakan sampai belakangan ini timbul keinginan kedua fihak untuk lebih serius mengusahakan persatuan nasional.(T/P02/R2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)